Istana Ungkap Identitas Tokoh yang bertemu Prabowo di Kertanegara, Tegaskan Bukan Oposisi

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa yang bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kartanegara pada Jum'at, 30 Januari 2026, bukanlah tokoh partai politik maupun oposisi pemerintah. 

Pertemuan tersebut merupakan agenda diskusi Presiden dengan tokoh masyarakat dan profesional sebagai upaya mendengarkan masukan terkait penyelenggaraan pemerintahan.

Ya, pertemuan di Kartanegara itu sempat memicu spekulasi publik. Ada yang menyebut bahwa Prabowo bertemu bertemu dengan tokoh oposisi.

"Ndak, ndak ada yang oposisi. Itu kan tokoh-tokoh tersebut bukan oposisi," terangnya kepada awak media pada, Sabtu, 31 Januari 2026.

 Sebab, kata Pras, tokoh-tokoh tersebut memberikan masukan terkait program-progam pemerintahan.

BACA JUGA:Mensesneg: Pertemuan Prabowo dan Tokoh Oposisi di Luar Agenda Partai

BACA JUGA:Prabowo Ingin Reformasi Pasar Modal, Free Float Naik 15 Persen hingga Berantas Saham Gorengan

Isi pembahasan itu mengenai program pemerintahan yang telah dijalankan selama satu tahun kepemimpinannya.

"Kemudian juga beliau menjelaskan program-program yang dalam satu tahun lebih, beberapa bulan ini beliau jalankan yang semua memang berorientasi untuk kepentingan rakyat, orientasi untuk kepentingan bangsa dan negara," lanjut Pras.

Pras menyebutkan beberapa tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut, yakni Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Siti Zuhro beserta mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen (Purn) Susno Duadji. 

"Ya di antaranya ada Profesor Siti Zuhro, ada diskusi mengenai masalah kepemiluan. Kemudian ada Pak Susno, berdiskusi masalah penegakan hukum. Macam-macam di situ ada beberapa banyak," ujarnya.

BACA JUGA:Mensesneg Prasetyo Hadi Respons Isu Reshuffle Kabinet: Belum Ada Kepastian

BACA JUGA:Yahya Cholil Staquf Sebut Langkah Prabowo Masukkan Indonesia ke Dewan Perdamaian Gaza Sudah Benar

Prasetyo juga memastikan bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada pembahasan mengenai agenda politik praktis, konsolidasi partai, ataupun perubahan peta koalisi politik nasional.

Sumber: