Pentingkah Indonesia Bergabung dengan Dewan Perdamaian Buatan Trump?

Ia juga menyoroti bahwa Komisi I DPR yang berwenang dengan urusan luar negeri itu justru terlihat diam seribu bahasa soal pelanggaran prosedur tersebut. 

Lalu, apakah sikap diam Komisi I DPR dan minimnya koordinasi dengan legislatif dalam keputusan bergabung dengan Dewan Perdamaian Trump akan merusak checks and balances diplomasi jangka panjang sehingga melemahkan pengawasan publik atas komitmen finansial dan geopolitik Indonesia di forum internasional?

POTENSI MANFAAT BAGI PALESTINA

Keanggotaan Indonesia diyakini mampu memperkuat pengaruh negara muslim dalam dewan, memastikan proses transisi Gaza mengarah ke solusi dua negara. Prabowo Subianto menyebut itu ”kesempatan bersejarah” untuk perdamaian, dengan fokus bantuan kemanusiaan dan pengawasan otoritas sementara di Gaza. 

Menlu Sugiono menambahkan bahwa itu bagian dari komitmen sejak awal untuk stabilitas Palestina, termasuk membuka Rafah untuk bantuan dan membentuk International Stabilization Force (ISF).

Bergabungnya Indonesia dengan Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace) buatan Trump secara umum dipandang positif oleh pemerintah Indonesia sebagai langkah mendukung stabilitas dan rekonstruksi Palestina. 

Ya, meski belum ada reaksi langsung eksplisit dari otoritas Palestina seperti Otoritas Palestina (PA) atau Hamas. Kementerian Luar Negeri RI menegaskan, partisipasi itu bertujuan mengonsolidasikan gencatan senjata permanen, rekonstruksi Gaza, dan hak Palestina atas penentuan nasib sendiri sesuai hukum internasional. 

Namun, penulis memiliki kekhawatiran, yaitu struktur dewan yang didominasi AS dan kurangnya representasi Palestina berpotensi melemahkan suara Palestina itu sendiri.

Sebagai penutup, Prabowo pernah mengatakan: perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati, dan menjamin keamanannya Israel, Israel pun harus dijamin keamanannya, baru Indonesia bisa memperoleh perdamaian. 

Jika alasan Prabowo bergabung dengan Dewan Perdamaian buatan Trump adalah membantu Palestina, lalu apakah hal itu sejalan dengan pernyataan Prabowo tersebut? (*)

*) Dedek Wiradi, mahasiswa Magister Kajian Sastra dan Budaya, FIB, Unair.

Sumber: