10 Ribu Warga Surabaya Masih Tunggu Antrean Rusunawa

SURABAYA, HARIAN DISWAY- Permintaan antrean untuk menghuni rumah susun sewa (rusunawa) begitu tinggi di Kota Pahlawan, Senin, 9 Februari 2026.

Tengok saja layanan pendaftaran rumah susun yang ditampilkan Pemkot Surabaya di laman https://erusun.dprkpp.web.id. Antrean orang mendaftar rusunawa di Surabaya tembus hingga 10.485. 

Dan untuk agar tak panjang antrean itu, Pemkot pun memberikan pengumuman: sehubungan dengan banyaknya jumlah antrean dan terbatasnya jumlah hunian, dan tak adanya pembangunan baru rusunawa, pendaftaran pemakaian rusun ditutup. Tanpa ada batas waktu. 

Kepala UPTD Rumah Susun (Rusun) di bawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Adinda Setyoningrum mengatakan, penutupan pendaftaran rusun tersebut sudah sejak lama berlaku. ”Sejak akhir 2022,” katanya kepada Harian Disway, Senin sore. 

BACA JUGA:Cicilan Rusunami Mencekik, Pansus Rumah Hunian Layak Tolak Syarat Gaji Rp8-10 Juta

BACA JUGA:Pemprov Jatim Siapkan Penampungan Sementara untuk 43 KK eks Penghuni Rusunawa Gunungsari

Antrean ribuan orang tersebut, kata Andida, terjadi paling lama sejak 2011 lalu. Sementara saat ini, jumlah rusunawa yang kosong hanya 170 unit. 

Surabaya sendiri saat ini telah memiliki 34 rusunawa dengan 5.233 unit blok. Yang tersebar diberbagai penjuru  Surabaya. Timur, barat, selatan, dan Utara. 

Tapi dari semua itu, toh peminat rusunawa tetap membengkak. Jauh melebihi kapasitas. Untuk menampung mereka, keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kepala DPRKPP Surabaya, Iman Kristian, mengakui antusias masyarakat berburu rusun milik Pemkot dengan sewa murah tersebut. Namun, Ia memastikan tak semua pendaftar, yang masuk daftar antrean itu sebenarnya masih membutuhkan rusun. 

BACA JUGA:Ratapan Penghuni yang Terusir dari Rusunawa Gunungsari Surabaya

BACA JUGA:Nunggak Sewa, Penertiban 43 KK di Rusunawa Gunungsari Surabaya Sempat Ricuh

”Ada yang dicek, ternyata sudah punya rumah. Ada pula yang dicek ternyata penghasilannya sudah masuk kategori menengah,” katanya. Mereka yang tak masuk kriteria bisa menyewa rusunawa itu, secara otomatis akan dicoret oleh Pemkot. 

Pemkot Surabaya memang punya aturan cukup ketat bagi mereka yang dapat menyewa rusun. Aturan itu tercantum dalam Perwali No. 93 Tahun 2023 dan No. 6 Tahun 2023. Yang mewajibkan penghuni ber-KTP Surabaya, berdomisili/bekerja di Surabaya, dan masuk kategori keluarga miskin (gakin) yang belum memiliki rumah. 

Penghuni harus satu keluarga (KK). Serta dilarang mengubah fungsi unit selama menghuni rusun. 

Lalu apa solusinya? Iman mengatakan, untuk jangka waktu dekat memang belum ada. Pemkot saat ini memang belum fix ingin membangun rusunawa baru. 

Namun, program dari pemerintah pusat untuk membangu rumah vertikal memang ada. Skemanya ada dua, rusunawa dan rusunami alias rumah susun milik. Yang bisa dimiliki perorangan.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), kata Iman, sudah sidak ke Surabaya beberapa waktu lalu. Mereka mengecek kesiapan Surabaya dan lahan untuk membangun rusunawa bersubsidi dan rusunami. 

Pemkot sendiri, sedang menyusun kajian guna untuk mematangkan rencana itu. Termasuk menempatkan di mana saja nanti rumah-rumah vertikal itu bakal dibangun. 

”Kajian teknisnya masih ditimbang-timbang,” katanya pada Harian Disway, Senin sore. Misalnya soal ketinggian rusun. Yang setelah dikaji lebih mendalam ada perubahan ketinggian lantai. 

Dalam rencana awal, rencananya lantai rusun baik yang sewa maupun milik akan dibuat 16 lantai. Namun, dari kajian lanjutan lantainya diturunkan menjadi 5 saja. 

Pertimbangannya soal biaya perawatan. Makin tinggi bangunan dibangun, maka ongkosnya makin mahal. Tak hanya konstruksinya, tapi juga ongkos pemeliharaannya. 

Dua komponen itu, pada akhirnya akan mempengaruhi harga sewa maupun beli rusun yang bakal dibangun. ”Dengan lantai lebih rendah. Biaya perawatan lebih terjangkau. Otomatis berpengaruh pada harganya,” paparnya. (*)

 

Sumber: