Ekonomi Komunal Lokal vs Elite Global

PERCATURAN politik dan ekonomi global hari ini hampir pasti didominasi negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok beserta jejaring sekutu dan kepentingannya. 

Di balik negara-negara tersebut, hadir pula aktor non-negara dengan daya tawar finansial raksasa –lembaga keuangan global, bank sentral, dan segelintir konglomerat dunia– yang oleh banyak pengamat disebut sebagai elite global. 

Keberadaan mereka sering kali samar, sulit disentuh, tetpi sangat menentukan arah kebijakan ekonomi, politik, bahkan hukum dunia.

Dalam situasi global yang kian kompleks, ditambah dengan kecanggihan artificial intelligence (AI) yang nyaris sempurna, pengambilan keputusan strategis dunia makin terpusat. 

BACA JUGA:Kesehatan Mental di Tengah Tekanan Ekonomi: Ketika 'Mental Kuat' Tak Lagi Cukup

BACA JUGA:Kelas Menengah, Kemiskinan, dan Orientasi Kebijakan Ekonomi

Kekuasaan mengeras, regulasi mengabdi kepada pemilik modal, dan hukum cenderung berpihak kepada yang kuat. Pelan tapi pasti, dunia seolah kembali pada ”hukum rimba”: yang kuat makin berani, yang lemah makin terpinggirkan. 

Fakta itu dengan mudah kita saksikan setiap hari –melalui berita dan media sosial di genggaman tangan– bahwa jurang kaya dan miskin kian menganga.

Fenomena itu sejatinya bukan hal baru. Al-Qur’an telah lama menggambarkan pola kekuasaan tiranis yang menindas rakyatnya, sebagaimana Fir’aun dan Namrud. Fir’aun, misalnya, memeras tenaga rakyat tanpa memperhitungkan hak dan kesejahteraan mereka. Allah SWT berfirman:

”Sesungguhnya Fir’aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah; ia menindas segolongan dari mereka…” (Q.S. Al-Qashash: 4)

BACA JUGA:Optimisme Ekonomi 2026, Pasar Kerja Harus Berubah

BACA JUGA:Dedolarisasi, Dehegemoni, dan Reorientasi Ekonomi Global

Hari ini, meski format dan wajahnya berbeda, pola itu terulang kembali. Pada skala global maupun nasional, kekuasaan yang bertumpu pada uang dan pengaruh kerap meminggirkan rakyat kecil. 

Dengan modal besar, kehendak penguasa dapat dipaksakan melalui instrumen negara –bahkan aparat atau aktor nonformal– demi melanggengkan kepentingannya. Lalu, di tengah situasi semacam itu, apa pilihan rakyat: melawan, pasrah, atau bersiasat?

Sumber: