DPR Apresiasi Langkah Pemerintah Tunda Pengiriman Pasukan ke Gaza

HARIAN DISWAY - Anggota DPR RI Ahmad Heryawan, mendukung keputusan pemerintah untuk menunda pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza. 

Langkah tersebut dinilai tepat karena keterlibatan militer di wilayah konflik harus memiliki legitimasi internasional yang kuat melalui mandat resmi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Mengingat situasi di Gaza yang masih sangat dinamis dan berisiko tinggi, kehati-hatian sangat diperlukan demi menjamin keselamatan personel serta menghormati kedaulatan negara lain. 

“Keputusan pemerintah untuk menunda pengiriman pasukan adalah langkah bijak. Kita harus memastikan bahwa setiap keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian benar-benar berada dalam kerangka hukum internasional yang jelas, yaitu melalui mandat resmi PBB,” kata Heryawan dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Minggu, 22 Maret 2026.

BACA JUGA: Prabowo Beberkan Alasan RI Gabung BoP: Jika Kontraproduktif Kita Keluar 

BACA JUGA: [HOAKS] Presiden Prabowo Minta Maaf Ikut BOP & akan Kembalikan Rp17 Triliun 

Selanjutnya ia menekankan pentingnya Indonesia untuk tetap berpegang pada prinsip politik bebas aktif. 

“Indonesia harus tetap mengedepankan diplomasi kemanusiaan, memperkuat dukungan terhadap rakyat Palestina, serta mendorong solusi damai yang berkeadilan. Peran kita tidak hanya dalam bentuk pasukan, tetapi juga bantuan kemanusiaan dan diplomasi aktif di forum Internasional,” ujarnya. 

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah Indonesia untuk terus berkoordinasi dengan negara-negara sahabat dan lembaga internasional guna memastikan setiap langkah yang diambil memberikan dampak positif bagi perdamaian Gaza. 

Sebagai penutup, ia menyoroti posisi Indonesia dalam organisasi internasional seperti BoP. Ia mendesak pemerintah untuk bersikap tegas jika organisasi tersebut tidak sejalan dengan komitmen kemerdekaan Palestina. 

BACA JUGA: Bergabung di BoP, Guru Besar UGM Sebut Indonesia Sulit Jadi Mediator Konflik Perang Iran

BACA JUGA: Prabowo Nyatakan Akan Keluar dari BoP jika Tidak Menguntungkan RI dan Palestina 

“Jika BOP tidak tegas dalam menjamin kemerdekaan Palestina, sebagai negara merdeka dengan politik bebas aktif, keberadaan Indonesia dalam BOP harus segera dievaluasi,” pungkasnya.(*)

*) Peserta Magang dari Universitas Trunojoyo Madura.

Sumber: