DPRD Gresik Dorong Optimalisasi PAD dan Pemanfaatan Silpa, Fokus Pada Program-Program Prioritas

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik dalam Rapat Paripurna penyampaian Pendapat Akhir (PA) fraksi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

DALAM rapat tersebut, seluruh fraksi menyampaikan berbagai masukan konstruktif sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan efektivitas pembangunan, serta mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu perhatian utama DPRD adalah besarnya nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp 452,07 miliar. Berdasarkan laporan keuangan, APBD 2025 juga mencatat surplus anggaran sebesar Rp366,2 miliar.

Juru Bicara Fraksi Gerindra Muhammad Kurdi menilai capaian tersebut menunjukkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan belanja daerah. Namun, di sisi lain, besarnya Silpa juga menjadi bahan evaluasi bersama agar anggaran yang telah direncanakan dapat terserap lebih optimal untuk program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

BACA JUGA:DPRD Gresik Gelar Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

BACA JUGA:DPRD Gresik Dukung E-Voting Pilkades 2026, Dorong Penguatan Literasi Digital Desa

“Surplus anggaran dan Silpa yang mencapai Rp452,07 miliar ini memang menunjukkan adanya efisiensi belanja. Namun di sisi lain, Silpa yang terlalu besar mengindikasikan bahwa anggaran belum sepenuhnya terserap secara maksimal untuk kegiatan-kegiatan produktif yang menyentuh masyarakat,” tegas Kurdi.

Pria yang akrab disapa Gus Kurdi itu merekomendasikan optimalisasi PAD melalui perbaikan sistem pemungutan berbasis digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta ekstensifikasi wajib pajak baru. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya percepatan serapan belanja modal melalui perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat, khususnya pada proyek-proyek infrastruktur strategis.

Menurutnya, penggunaan Silpa pada tahun-tahun mendatang perlu diarahkan untuk mendukung program-program prioritas daerah, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar.

Masukan serupa juga disampaikan Fraksi PKB melalui juru bicaranya, Syaikhu Busyiri. Fraksi PKB menilai intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah menjadi langkah penting dalam memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Gresik.

PENYERAHAN LAPORAN Pertanggungjawaban keuangan Daerah dari Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani kepada Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir pada Mei 2026.-DPRD Gresik untuk Harian Disway-

Syaikhu menjelaskan bahwa strategi peningkatan pendapatan daerah seharusnya telah terintegrasi sejak tahap perencanaan melalui Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja (Renja) pada setiap organisasi perangkat daerah yang memiliki fungsi penghasil pendapatan.

Karena itu, menurutnya, diperlukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi secara berkala agar target-target pendapatan daerah dapat tercapai secara optimal.

“Kebocoran di sektor retribusi daerah masih menjadi realitas pahit di setiap tahun anggaran berjalan. Sudah saatnya pemerintah daerah bertindak serius menangani lost income PAD akibat kebocoran retribusi ini. Jangan dibiarkan terus menguap,” ujar Syaikhu Busyiri.

Sumber: