Kunjungi Lokasi Perbaikan Jalan, DPRD Gresik Apresiasi Pembangunan Infrastruktur

Bagi Kurdi, arah kebijakan tersebut perlu terus dikawal agar kebutuhan masyarakat di tingkat lapangan dapat terhubung dengan perencanaan pembangunan daerah.

BACA JUGA:DPRD Gresik Kuatkan Sinergi Angkat Industri Kecil Menengah Logam: Dorong Industri Kecil Naik Kelas

BACA JUGA:DPRD Gresik Sosialisasi Perda Kesehatan Masyarakat, Sikapi Meningkatnya Kasus HIV/AIDS

“Diskusi pada Juni lalu sudah menegaskan bahwa pembangunan jalan harus dilakukan secara bertahap dan berdasarkan prioritas. Sekarang kita bisa melihat salah satu bentuk responsnya di lapangan. Ini yang harus kita jaga bersama, agar komunikasi dan pengawalan tidak berhenti pada forum, tetapi berlanjut menjadi pekerjaan nyata,” ujarnya.

Ia juga mendorong adanya kesinambungan antara penanganan cepat melalui URC dengan program pembangunan dan pemeliharaan jalan dalam APBD. Menurutnya, penanganan titik kerusakan mendesak tetap diperlukan, tetapi harus dibarengi perencanaan jangka menengah agar kerusakan tidak berulang.

“URC penting untuk merespons kerusakan yang membutuhkan penanganan segera. Tetapi untuk ruas yang tingkat kerusakannya lebih berat, tentu harus masuk dalam perencanaan pembangunan yang lebih permanen. Di sinilah sinergi DPRD dan pemerintah daerah menjadi penting,” jelasnya.

Pemkab Gresik sendiri terus mempercepat pembangunan infrastruktur perdesaan. Dalam pembahasan Perubahan APBD 2026, pemerintah daerah mengusulkan tambahan pembangunan 17 ruas JPD sebagai kelanjutan program yang telah berjalan pada APBD Murni 2026.

BACA JUGA:DPRD Gresik Dorong Penguatan Pendapatan Asli Daerah: Gagas Sinergi Seluruh Potensi Daerah

BACA JUGA:DPRD Gresik Dukung Pengelolaan Anggaran Lebih Efektif

Sementara itu, kebutuhan penanganan jalan poros desa di Gresik masih cukup besar. Karena keterbatasan anggaran, pemerintah daerah bersama DPRD perlu menentukan prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan manfaat pembangunan.

Kurdi berharap pendekatan tersebut tetap memberi ruang bagi kawasan Gresik Utara yang memiliki kebutuhan konektivitas cukup tinggi.

“Harapannya, penanganan jalan ini dilakukan secara berkelanjutan dan merata. Yang sudah diperbaiki kita jaga kualitasnya, sementara ruas lain yang membutuhkan penanganan kita dorong masuk dalam prioritas sesuai kondisi dan kemampuan anggaran,” katanya.

Dengan demikian, perbaikan sejumlah ruas di Ujungpangkah tidak hanya menjadi respons atas keluhan warga, tetapi juga bagian dari upaya membangun konektivitas kawasan secara bertahap. Sinergi antara masyarakat, DPRD, dan Pemkab Gresik diharapkan dapat mempercepat perbaikan infrastruktur sekaligus memastikan pembangunan jalan memberikan manfaat langsung bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. (*)

Sumber: