Paradoks Muktamar NU: Ketika Jam’iyah Mendisiplinkan Jamaah

Tubuh para kiai kampung, santri, dan warga nahdliyin tidak lagi dipandang sebagai subjek yang merdeka, tetapi dihitung semata sebagai angka populasi, sebuah statistika demografi bernilai tinggi yang dijual kepada politisi nasional dan pengusaha oligarki demi amunisi tawar-menawar kekuasaan di tingkat pusat.

Di sinilah letak paradoks politik tubuh, di satu sisi tubuh jamaah secara tulus mencurahkan energi fisik dan spiritual, memberikan kehangatan moral, dan merawat ikatan kebangsaan dari bawah tanpa pernah mengharapkan pamrih materiil. 

Di sisi lain, tubuh jam’iyah justru bergerak sangat kalkulatif dan pragmatis, melangkahkan kaki di panggung kekuasaan pusat, meraup insentif politik elektoral pendek, tetapi secara sadar menelantarkan kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan para pemilik raga itu sendiri.

BACA JUGA:Operasi Senyap PKB di Muktamar ke-35: Memulangkan PBNU ke Khittah Politik Melalui Empat Figur dan Kader Terbaiknya

BACA JUGA:Mimbar Muktamar

Komodifikasi dan Pendisiplinan Warga Nahdliyin

Perebutan posisi strategis syuriyah (rais aam) dan tanfidziyah (ketua umum) dalam setiap perhelatan muktamar NU kerap kali diwarnai oleh spekulasi politik uang, desas-desus intervensi kekuasaan, dan patronase dari entitas eksternal. 

Mengapa pendisiplinan tubuh warga itu terus berulang dari satu muktamar ke muktamar berikutnya tanpa ada koreksi mendasar?

Analisis politik tubuh menunjukkan bahwa arena muktamar dijadikan instrumen untuk mengontrol dan menjinakkan otonomi raga warga nahdliyin. 

Jamaah yang sehari-hari menggunakan fisiknya untuk bekerja keras di sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan pasar informal dibiarkan tetap terpuruk di lapisan ekonomi terbawah. 

Kondisi kerentanan finansial itu dipelihara agar tubuh-tubuh mereka senantiasa berada dalam pusaran ketergantungan pada patronase elite.

BACA JUGA:Pendekar Muktamar

BACA JUGA:Muktamar Ke-35 NU Memanas, Gus Ipul Sebut Ketegangan sebagai ‘Pernik-pernik’

Kemiskinan struktural yang dialami mayoritas warga nahdliyin bukanlah kebetulan sejarah, melainkan hasil dari pembiaran biopolitik yang terencana. Dengan menjaga tubuh jamaah tetap rentan, elite jam’iyah dapat terus memainkan peran yang menguntungkan sebagai broker kekuasaan. 

Elite dengan leluasa menjual potensi raga massa yang berjumlah ratusan juta orang kepada pemerintah atau konsorsium bisnis. Sayang, imbalan modal, konsesi ekonomi, atau akses kapital tersebut hampir selalu berhenti di tingkat elite dan tidak menjadi kemandirian ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput.

Sumber: