Kembalikan MBG ke Dapur Rakyat

Bedanya, IDAI bicara soal kantin sekolah. Saya bicara soal kantin dan warung sekitar sekolah sebagai mitra. Tapi semangatnya sama: kembalikan skala dapur ke ukuran manusiawi. Bukan skala pabrik yang memaksa dapur mulai masak sejak dini hari demi mengejar ribuan porsi.

Alasan BGN membangun dapur skala raksasa itu sebetulnya soal ongkos. Mendirikan satu SPPG butuh investasi miliaran. Yang sanggup menembus angka segitu ya cuma pemodal besar, bukan pedagang warung kecil. UMKM cuma jadi label pembenar kebijakan. Akibatnya dapur harus memproduksi ribuan porsi setiap hari supaya modalnya kembali. Itulah yang membuat rentang waktu masak-ke-makan jadi sangat panjang. Punya sertifikat higiene pun tidak menjamin. Buktinya SPPG Kalitengah, Sidoarjo. Dapur ini sudah bersertifikat lengkap, tapi tetap membuat ratusan santri keracunan awal September lalu.

BGN sempat mengumumkan tindakan tegas: dapurnya disuspend, kepalanya dicopot. Tapi awal pekan lalu, menurut sebuah pemberitaan, kepalanya, Rafli Ridho, malah terlihat hadir di rapat koordinasi MBG di Pendopo Kabupaten Sidoarjo. Ia sendiri mengakui masih aktif, sembari menunggu proses banding supaya dapurnya bisa kembali beroperasi. Di kasus lain, seperti SPPG Wonokerto dan Patalan di Yogyakarta, dapur yang terbukti meracuni juga cuma "disetop sementara".

BACA JUGA:Menkeu Purbaya: Anggaran MBG Kemungkinan Dipangkas di Bawah Rp200 Triliun Tahun Ini

BACA JUGA:Ratusan Santri Keracunan MBG di Sidoarjo, Kepala BGN: Ini Kelalaian yang Disengaja, Bisa Dipidana

Anehnya, di tengah semua kejadian ini, BGN malah terus menambah dapur baru. Ribuan SPPG antre untuk dibuka. Bukannya mengevaluasi skala produksi raksasa yang jadi biang keladi, BGN malah memperbanyaknya. Padahal anggaran MBG sendiri sudah dipastikan menyusut mulai 2027. Kantin dan warung sekitar sekolah bukan lagi sekadar alternatif ideal. Ini solusi utama supaya program ini bisa terus berjalan sekaligus tetap aman.

Menurut saya, ada tiga hal mendesak yang harus dilakukan BGN. Pertama, tuntaskan janji aturan insentif yang sudah molor. Jangan biarkan jadi janji lisan hanya untuk terdengar menyenangkan. Kedua, begitu satu dapur terbukti meracuni, tutup permanen saat itu juga. Jangan cuma "disetop sementara". Ketiga, dengarkan usulan IDAI. Prioritaskan kantin sekolah dan warung sekitar berkapasitas ratusan porsi sebagai mitra utama. Satu sekolah bisa bermitra dengan kantin dan beberapa warung sekitar sekolah sekaligus. Bukan malah terus memperbanyak dapur skala industri bermodal miliaran.

Saya masih ingat Warung Mak Tun, dekat sebuah sekolah di Surabaya. Warung ini menjual nasi campur lengkap dengan lauk ayam, telur, atau tongkol seharga Rp10 ribu. Isinya banyak dan bergizi, persis kebutuhan MBG. Kalau warung-warung seperti Mak Tun digandeng jadi mitra utama, bukan cuma anak-anak yang kenyang dan aman. Ekonomi rakyat di sekitar sekolah juga ikut bergerak. 

BACA JUGA:Isi Menu MBG yang Disantap 293 Santri Ponpes Manbaul Hikam Sidoarjo sebelum Keracunan

Hampir dua bulan sejak Sudaryono dilantik, dan pola keracunan itu masih berulang. Untungnya, solusi dapur berskala kecil ini sekarang bukan cuma pendapat saya. Ini juga didukung suara dokter anak. Belum terlambat bagi Kepala BGN untuk mengoreksi arah ini. Solusinya sudah jelas, ada di depan mata: kembalikan MBG ke dapur rakyat. (*)

*) Peneliti Independen CDMCS (Center for Digital Media and Cultural Studies), Ketua Harian Asosiasi Kreator Konten Seluruh Indonesia (AKKSI) Jawa Timur.

 

Sumber: