Jelajah Lautan Teduh (17): Diplomasi yang Sentuh Langsung Masyarakat

Hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik memang sudah terjalin erat. Meskipun, serangkaian isu masih kerap diembuskan dalam kancah diplomasi yang lebih luas. Misalnya, soal tudingan pelanggaran HAM di Papua. Satgas Terpadu Port Visit 2026 adalah salah satu upaya menepis tudingan-tudingan tersebut.

BERITA-berita tersebut bermunculan pada momentum Sidang Umum PBB, September 2026. Kali ini, yang mencetuskan adalah Kepulauan Solomon. Negara itu menuding bahwa Indonesia melakukan kekerasan sistematis yang menekan hak-hak warga sipil di Papua. Dua tahun lalu, Vanuatu adalah negara yang memunculkan isu tersebut. Juga di Sidang Umum PBB.

Perwakilan Indonesia di PBB pun menjawab dengan tegas. Bahwa Indonesia punya lembaga internal yang secara konsisten mengawal penegakan HAM di dalam negeri. Selain itu, negara-negara yang bersidang di PBB tidak seharusnya ikut mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

Nah, padahal, Kepulauan Solomon adalah dua dari empat negara yang akan dikunjungi oleh KRI dr Wahidin Sudirohusodo-991, selain Fiji dan Papua Nugini. Artinya, Satgas Terpadu Port Visit 2026 ini juga bisa dipandang sebagai salah satu bentuk diplomasi untuk menjaga hubungan baik Indonesia dengan negara di kawasan Pasifik.

BACA JUGA:Menjelajah lautan Teduh (16): Diplomacy is Kindness…!

BACA JUGA:Tim PkM Untag Surabaya Kembangkan Digital Heritage Tari Tradisional di Sanggar Mugi Lestari

Dalam kajian Hubungan Internasional, Joseph S. Nye Jr. menyebut kemampuan memengaruhi pihak lain melalui daya tarik sebagai soft power. Dalam bukunya, soft power: The Means to Success in World Politics (2004), Nye menjelaskan bahwa pengaruh tidak selalu harus dibangun melalui paksaan atau imbalan. Kebudayaan, nilai-nilai, dan kebijakan yang dipandang menarik dapat menjadi sumber daya untuk membangun pengaruh.

Port Visit 2026 dapat dibaca melalui perspektif tersebut. Bakti sosial, kunjungan budaya, open ship, pertunjukan seni, dan resepsi diplomatik bukan sekadar rangkaian acara dalam sebuah kunjungan kapal. Semuanya membuka kesempatan bagi masyarakat setempat untuk mengenal Indonesia melalui pengalaman langsung. Bukan semata-mata melalui berita atau pernyataan resmi.

Dari perspektif Ilmu Komunikasi, ada proses lain yang tak kalah penting: pembentukan makna dan persepsi. Negara bukan hanya menyampaikan pesan tentang dirinya, melainkan juga hadir melalui tindakan yang dapat dilihat, dirasakan, dan ditafsirkan orang lain.

Nicholas J. Cull, dalam artikelnya Public Diplomacy: Taxonomies and Histories (2008), menguraikan diplomasi publik melalui sejumlah praktik, antara lain mendengarkan, advokasi, diplomasi budaya, dan pertukaran. Kerangka itu membantu menjelaskan mengapa interaksi langsung dan pertukaran budaya menjadi bagian penting dari hubungan antarnegara. 

PENYIAPAN BANTUAN untuk kegiatan bakti sosial di main deck KRI Wahidin Sudirohusodo-991.-SATGAS TERPADU PORT VISIT 2026 UNTAG SURABAYA-

Menariknya, diplomasi dalam Port Visit tidak hanya berlangsung di tangan para diplomat formal. Mahasiswa dan relawan Satgas, tenaga medis, awak kapal, serta para peserta kegiatan lainnya juga berperan membawa wajah Indonesia. Mereka mungkin tidak merundingkan perjanjian atau menyusun nota diplomatik. Namun, melalui percakapan, pelayanan, kerja bersama, dan pertukaran pengalaman, mereka ikut membangun hubungan dengan masyarakat negara yang dikunjungi.

Mereka bukan diplomat dalam pengertian jabatan. Tetapi dapat menjadi pelaku diplomasi melalui interaksi antarmanusia. Di sinilah diplomasi menemukan bentuk yang lebih membumi: bukan hanya tentang apa yang dikatakan negara, melainkan juga tentang bagaimana orang-orangnya memperlakukan orang lain.

Bagi kami, dua dosen FISIP Universitas 17 Agustus 1945 yang datang dengan latar belakang Ilmu Komunikasi dan Ilmu Politik, pengalaman ini sekaligus menjadi ruang untuk membaca teori melalui praktik.

Sumber: