APBN 2027: Agar Setiap Rupiah Makin Bermakna bagi Rakyat

ANGGARAN pendapatan dan belanja negara (APBN) bukan sekadar kumpulan angka. Di balik Rp4.106,3 triliun belanja negara dalam APBN 2027, terdapat kehidupan lebih dari 280 juta rakyat Indonesia dengan kebutuhan dan harapan yang beragam. 

Ada keluarga yang berharap agar harga beras tetap terjangkau, petani yang membutuhkan pupuk dan kepastian harga panen, pekerja yang menginginkan penghasilan lebih baik, anak muda yang mencari pekerjaan pertama. 

Juga, orang tua yang berharap agar anaknya dapat melanjutkan pendidikan, pelaku usaha kecil yang membutuhkan modal, serta keluarga yang ingin memperoleh pelayanan kesehatan tanpa harus kehilangan tabungan saat salah seorang anggotanya sakit.

Agar seluruh harapan bisa diukur, bisa dihitung kemajuannya, agar tidak sekadar menjadi narasi yang absurd, kami sepakati angka-angka untuk mengukur tumbuhnya ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat.

BACA JUGA:APBN 2027 Resmi Diketok: Belanja Negara Naik Jadi Rp4.106 Triliun, Defisit Tetap Aman

 BACA JUGA:Belanja Negara di RAPBN 2027 Tembus Rp4.106,26 Triliun, BGN Masih Terbanyak, TKD Cuma Rp735 Triliun

Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 6 persen, tingkat kemiskinan diarahkan turun menjadi 6–6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,30–4,87 persen, rasio Gini menjadi 0,360–0,365, serta penciptaan sekitar 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru. 

Angka-angka tersebut membawa satu pesan penting: pertumbuhan tidak boleh berjalan sendiri. Pertumbuhan harus disertai pemerataan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan agar kemajuan ekonomi nasional benar-benar bermakna bagi kehidupan rakyat.

Di balik kebutuhan anggaran yang besar, APBN 2027 mengandung tanggung jawab, pemerintah harus mampu memenuhi target pendapatan negara Rp3.435,1 triliun, sekaligus mengelola risiko defisit APBN sebesar Rp 671,2 triliun, ekuivalen 2,4 persen PDB. 

Banggar DPR berharap agar disiplin fiskal perlu kita jaga. Sebab, setiap rupiah dari pendapatan negara yang tidak tercapai mengandung pesan defisit berpotensi makin besar atau target belanja yang direncanakan terpaksa harus dipangkas. 

BACA JUGA:Anggaran Pendidikan Dirombak Total Demi Sekolah Gratis, Menkeu: Porsi Tetap 20 Persen dari APBN

BACA JUGA:Kabar Baik PPPK: Gaji Dialihkan ke APBN Rp23 Triliun Mulai 2027, Said Abdullah Buka Suara

Dua pilihan itu membawa konsekuensi masing-masing. Apabila defisit APBN naik, itu berarti kewajiban menarik utang baru akan makin besar. Episode berikutnya, beban pembayaran bunga dan pokoknya akan makin besar di kemudian hari. 

Sekadar ilustrasi, tahun 2015 kewajiban bunga utang memangkas 10 pendapatan negara, pada tahun 2026 naik menjadi 19 persen, dan berpotensi terus naik bila target defisit tidak mampu ditekan lebih rendah. 

Sumber: