DPRD Gresik Dorong APBD Beri Manfaat Maksimal: Pastikan Kebutuhan Masyarakat Terpenuhi

HARIAN DISWAY - Fokusnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat menjadi perhatian DPRD Gresik. Itu diambil guna mencegah tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) akibat perencanaan yang kurang matang sekaligus memastikan anggaran daerah tidak sekadar terserap secara administratif.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik mendorong Pemerintah Kabupaten Gresik agar penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) difokuskan pada program-program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. 

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap alokasi fiskal daerah tidak sekadar terserap secara administratif, melainkan mampu menjawab berbagai persoalan krusial warga seperti infrastruktur, kesehatan, dan pelayanan publik. Sinergi antara perencanaan yang matang dan pengawasan ketat diharapkan mampu meminimalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta mengoptimalkan ruang fiskal daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Gresik M. Syahrul Munir, menekankan pentingnya pencermatan pola realisasi anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja sejak tahap perencanaan awal.

BACA JUGA:DPRD Gresik Getol Serap Aspirasi Warga: Lima Ranperda Disiapkan Jadi Regulasi

BACA JUGA:DPRD Gresik Siapkan Ranperda Kawasan Perdesaan: Dorong Desa Tumbuh Selaras dengan Industri

“Kami mohon di masing-masing komisi pola realisasi diawasi betul. Di APBD murni perencanaan kegiatan sedapat mungkin sudah optimal, karena kalau dimasukkan dalam perubahan tentu menyulitkan realisasi kegiatan dan berpotensi menimbulkan SiLPA yang besar,” tegas Syahrul dalam laporan komisi-komisi pembahasan KUPA-PPAS. 

Syahrul menambahkan bahwa besarnya nilai SiLPA dalam evaluasi tata kelola keuangan daerah kerap dipandang sebagai indikasi kelemahan dalam perencanaan. Oleh sebab itu, ia meminta seluruh komisi legislatif untuk menguji tingkat urgensi dari setiap usulan program yang diajukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui dinas-dinas terkait. Program yang tidak memiliki urgensi tinggi disarankan untuk dialihkan ke sektor yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat.

“Perencanaan program yang diajukan Tim Anggaran melalui masing-masing dinas harus diuji urgensitasnya, dan apakah memang sangat dibutuhkan,” kata Syahrul.

Ia memaparkan bahwa alokasi anggaran yang dievaluasi dari program non-prioritas dapat dialihkan untuk membiayai sektor prioritas, seperti perbaikan infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan dasar, hingga sarana pendidikan. Menatap pembahasan anggaran mendatang, pimpinan legislatif ini menginstruksikan agar seluruh jajaran tidak hanya mengagumi besaran angka alokasi, melainkan memperhitungkan secara realistis kapasitas eksekusi di lapangan.

Rapat paripurna tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 di Kantor DPRD Gresik.-Dok. DPRD Gresik-

“Kami mohon nanti senyampang pembahasan KUA-PPAS, saya harap menjadi perhatian kita semua menyinkronkan antara perencanaan, realisasi, dan potensi SiLPA yang ada di pembahasan tersebut,” tambahnya.

Pandangan senada disampaikan oleh anggota legislatif lainnya dalam forum pembahasan perubahan anggaran. Anggota Fraksi Golkar DPRD Gresik, Asroin Widiana, menggarisbawahi pentingnya menjaga efektivitas belanja daerah di tengah dinamika target pendapatan daerah. Fraksi Golkar mengingatkan agar penyesuaian belanja tetap berpatokan pada keberlanjutan program pelayanan publik dan pemenuhan aksesibilitas masyarakat.

Di sektor pelayanan publik, Komisi I DPRD Gresik juga menegaskan komitmennya dalam mengawal penggunaan anggaran daerah agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. Wakil Ketua Komisi I DPRD Gresik, Elvita Yuliati, menegaskan bahwa indikator keberhasilan penggunaan anggaran daerah terletak pada hasil nyata di lapangan, bukan sekadar persentase pencairan dana di atas kertas.

Sumber: