Netanyahu dan Eisenkot Sama-Sama Gagal Capai 61 Kursi, Partai Arab Jadi Penentu

HARIAN DISWAY – Tidak ada partai yang mendapatkan dukungan mayoritas dalam pemilu Israel Selasa, 27 Oktober 2026. Pemerintahan tunggal pun tak akan terbentuk. Baik kubu Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu dan lawannya, Gadi Eisenkot, harus membentuk koalisi. 

Hingga Kamis, 29 Oktober 2026, blok Netanyahu maupun oposisi di bawah pimpinan mantan kepala militer itu belum mencapai 61 kursi. Jika ingin membentuk pemerintahan, partai harus menguasai mayoritas kursi di Knesset (parlemen). Total kursi Knesset berjumlah 120. 

Dengan 93 persen suara terhitung, blok Netanyahu, yakni Likud dan sekutu sayap kanan jauh dan ultra-ortodoks, meraih 53 kursi. Blok Eisenkot mendapat 48 kursi, sedangkan partai-partai Arab diproyeksikan meraih rekor 19 kursi, hampir dua kali lipat keterwakilan mereka saat ini. 

Sekitar 480.000 suara absen dari tentara, diplomat, hingga pasien rumah sakit mulai dihitung Kamis dan bisa menggeser alokasi kursi, meski tidak diperkirakan drastis. 

BACA JUGA:Dominasi PM Benjamin Netanyahu Berpotensi Digeser Oposisi Israel dalam Pemilu

BACA JUGA:Israel Terancam Konflik Sipil, Laporan Rahasia CIA Ungkap Risiko Perpecahan Internal

PENDUKUNG aliansi politik Joint List yang dipimpin oleh kaum Arab di Israel bersorak di markas kampanyenya di kota Nazareth, Israel utara, pada hari Selasa, saat hasil jajak pendapat awal pertama diumumkan di televisi.-Ahmad Gharabli-AFP

"Hasil resmi akan kami terima pekan depan," ungkap Presiden Israel Isaac Herzog. Sementara, undang-undang pemilu mewajibkan pengesahan paling lambat 4 November 2026. 

Opsi Koalisi dengan Partai Arab

Joint List, yang diproyeksikan meraih 12 kursi, menyatakan tidak akan masuk pemerintahan Eisenkot karena dukungannya terhadap kampanye militer di Gaza. Namun, Ketua Yousef Jabareen membuka peluang menopang pemerintahan minoritas dari luar.

Maksudnya adalah memberikan suara agar pemerintahan itu bertahan dalam mosi percaya tanpa ikut duduk di kabinet. Sebelumnya, Eisenkot mengajukan sejumlah syarat untuk koalisi semacam itu. 

Antara lain pengakuan Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis serta Hamas sebagai organisasi teroris. "Partai-partai oposisi tidak bisa mendikte syarat apa pun," kata Jabareen. "Mereka harus bernegosiasi dengan kami."

BACA JUGA:Kecam Sekutu dalam Sidang PBB, Netanyahu Benarkan Pendudukan Israel Atas Gaza

BACA JUGA:Pertama Kali, Militer Israel Akui Menembak Mobil yang Ditumpangi Hind Rajab

Partai Ra’am pimpinan Mansour Abbas, di sisi lain justru siap bergabung. "Saya percaya kita bisa mengatasi kesulitan-kesulitan ini," katanya kepada stasiun televisi Israel. 

Selama kampanye, Eisenkot menyatakan tidak akan membentuk pemerintahan dengan partai Arab karena perbedaan nilai, termasuk soal pengakuan Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis.

Setelah pemilu, ia berjanji membentuk "pemerintahan Zionis yang stabil yang melayani seluruh warga Israel". 

Sumber: