Kunjungi Komisi Informasi Jatim, GP Ansor Jatim Kawal Transparansi Pemerintahan

SIDOARJO, HARIAN DISWAY - Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Timur melakukan kunjungan kelembagaan ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk komitmen mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, Jumat, 9 Januari 2026.

Kunjungan jajaran pengurus Pimpinan Wilayah GP Ansor Jatim ke kantor Komisi Informasi Jawa Timur di Waru, Sidoarjo, tersebut dipimpin langsung Ketua PW GP Ansor Jatim Musaffa Safril. Rombongan diterima Ketua Komisi Informasi Jawa Timur A. Nur Aminuddin bersama jajaran komisioner.

Musaffa Safril menjelaskan kunjungan ini membawa misi untuk mendorong Keterbukaan Informasi Publik tidak sekadar menjadi kewajiban administratif, tetapi berkembang sebagai budaya organisasi dan kesadaran kolektif di tengah masyarakat.

Menurut Safril, di era disrupsi informasi dan digitalisasi saat ini, transparansi menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, GP Ansor Jatim ingin mengambil peran aktif dalam skema kolaborasi pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media.

BACA JUGA:Wali Kota Pasuruan Berterima Kasih Peran GP Ansor Menjadi Wadah Inspirasi Anak Muda

BACA JUGA:Fasilitasi Muskercab GP Ansor, DPRD Kabupaten Gresik Siap Berkolaborasi dalam Isu Sosial Ekonomi

“Kami datang ke KI Jatim bukan sekadar silaturahmi formal. Kami ingin memastikan bahwa nafas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bawah di Jawa Timur. KIP harus menjadi budaya, bukan hanya laporan di atas kertas,” tegas Safril.

Ia juga menyoroti dampak sosiologis dari keterbukaan informasi terhadap stabilitas sosial. Menurutnya, transparansi memiliki korelasi kuat dengan terciptanya kepercayaan publik dan pencegahan konflik di tingkat akar rumput.

“Jika publik tahu apa yang sedang dikerjakan pemerintahnya, prasangka bisa diminimalkan. Sebaliknya, ketertutupan informasi justru memicu kecurigaan, konflik horizontal, hingga merugikan pembangunan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Jawa Timur A. Nur Aminuddin mengapresiasi perspektif progresif yang disampaikan GP Ansor Jatim. Ia memaparkan bahwa Indeks Keterbukaan Informasi Publik Jawa Timur saat ini berada pada skor 72,28 dan masih berada dalam kategori sedang.

BACA JUGA:Ansor Jatim Ajak Umat Lintas Iman Refleksi Natal dan Tahun Baru

BACA JUGA:Usai Pilkada Jatim 2024, Ketua PW Ansor Serukan Persatuan untuk Kemajuan Jatim

“Angka ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Untuk naik ke kategori baik, dibutuhkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan dan aksi nyata di lapangan,” kata Aminuddin.

Menurutnya, tantangan terbesar keterbukaan informasi saat ini adalah mendorong badan publik, khususnya pemerintah desa, agar lebih proaktif menyediakan informasi tanpa harus menunggu permohonan masyarakat.

Sumber: