WASHINGTON DC, HARIAN DISWAY - Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich melontarkan ujaran bernada kebencian kepada media terkait Palestina pada Rabu, 1 Maret 2023 kemarin. "Saya rasa pemerintah Israel harus memusnahkan desa Huwara," tukas Smotrich kepada media Israel.
Politisi ekstrem sayap kanan itu membuat pernyataan provokatif beberapa hari usai kejadian penyerangan pemukim Israel kepada warga Palestina. Menanggapi ujaran tersebut, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengecam seruan yang bernada menghasut, seperti yang diwartakan oleh Al-Jazeera.
BACA JUGA:Kuasa Hukum AKBP Doddy Ngakak Dengar Teddy Minahasa Sebut Trawas Mojokerto
BACA JUGA:Efek Domino Mario Dandy: Kemenkeu Ungkap 69 Harta Pegawainya Tak Wajar
Seruan tersebut dinilai menjijikkan oleh AS. Jubir Menteri Luar Negeri AS, Ned Price, mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menolak pernyataan yang dilontarkan oleh Menteri Keuangan Israel terhadap desa Huwara di Tepi Barat.
"Ujaran yang dilontarkan tidak bertanggung jawab dan menjijikkan," terang Price kepada wartawan. Selain menjijikkan, Price menilai ujaran tersebut sangat provokatif dan berisiko memicu tindakan kekerasan baik bagi warga Israel maupun Palestina.
Rumah warga Palestina pasca kerusuhan yang dilakukan oleh pemukim Israel-Shadi Jarar’ah - Al Jazeera-
AS semakin kritis terhadap kebijakan pemerintah sayap kanan Israel termasuk kebijakan perluasan permukiman Israel di tanah Palestina. Pada Kamis, 2 Maret 2023, organisasi advokasi Democracy for The Arab World Now (DAWN) mendesak Departemen Luar Negeri untuk memberlakukan larangan visa AS kepada Smotrich.
BACA JUGA:Cobaan Sepak Bola Indonesia: Blackpink Konser di GBK, Persija vs Persib Dipaksa Mengalah
"Harusnya pemerintahan Biden tidak mengizinkan pejabat senior pemerintah yang melontarkan ujaran bernada menghasut terhadap warga Palestina untuk menyebarkan retorika kekerasan Israel di Amerika Serikat," jelas Sarah Leah Whitson, Kepala Eksekutif DAWN.
DAWN berharap, dengan melarang Smotrich menyebarkan ujaran kebencian di AS, sikap tersebut dinilai dapat mencerminkan bahwa AS tidak mentolerir hasutan yang berisiko. (Radinka Daynara)