JAKARTA, HARIAN DISWAY - Peluang kerja sama pendirian smelter nikel di Tanah Air terbuka lebar. Seiring dengan kebijakan Presiden Joko Widodo melarang ekspor bijih nikel sejak awal 2022. Program hilirisasi nikel pun terus digencarkan.
Perusahaan-perusahaan asing banyak yang berminat untuk berinvestasi. Terutama dari negara-negara yang selama ini punya hubungan baik dengan Indonesia. Akhir tahun lalu, dua perusahaan raksasa luar negeri telah bergabung.
LG Korea Selatan mengucurkan dana investasi sebesar USD 9,8 miliar (sekitar Rp 133 triliun). CATL Tiongkok menanamkan modal USD 6 miliar (89,6 triliun). Selain itu, Kementerian Investasi pun jemput bola dengan menawarkan ke para investor di negara-negara Eropa.
Semua upaya itu demi ambisi Indonesia untuk menjadi produsen baterai terbesar di dunia. Ujungnya, bisa tercipta ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLB). Sehingga berefek ganda pada tercipta banyaknya lapangan pekerjaan.
-Grafis: Annisa Salsabila-Harian Disway-
Jalannya tak mulus. Indonesia digugat ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) oleh Uni Eropa. Kini, giliran Amerika Serikat (AS) yang tak terima. Negeri Paman Sam itu agak cemburu.
AS memang tidak ikut menggugat ke WTO. Tetapi, menerbitkan undang-undang baru Inflation Reduction Rate (IRA) tentang pemberian insentif pajak atas pembelian mobil listrik. Namun, kemungkinan besar tidak berlaku atas mobil listrik dengan baterai yang mengandung komponen nikel dari Indonesia.
Alasannya, Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS. Dan adanya dominasi perusahaan Tiongkok yang terlibat dalam industri nikel di Indonesia.
"Ya memang AS bisa memperlakukan demikian," ujar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana saat dihubungi, Jumat, 7 April 2023. Perjanjian perdagangan bebas itu memang kunci. Tetapi, jelas butuh proses panjang.
Selain itu, kata Juwana, kemungkinan besar AS bakal enggan. Sebab, Indonesia dianggap terlalu dekat dengan Tiongkok. Banyak kerja sama bilateral yang terwujud beberapa tahun belakangan antara Indonesia dan Tiongkok.
-Grafis: Annisa Salsabila-Harian Disway-
Sementara hubungan AS dan Tiongkok masih dingin. Meskipun pemimpin dua negara tersebut sempat bertemu di ajang G20 di Bali pada November 2022 lalu. Namun, pertemuan itu tidak cukup menjamin kedua negara saling berdekatan.
Apalagi AS dan Tiongkok telah lama terlibat perang tarif. Bahkan, perang dagang puluhan tahun itu juga tak pernah ada gugatan ke WTO. "Dan perjanjian perdagangan bebas ini tidak hanya berlaku soal baterai, tapi semuanya," ungkap Juwana.
Tiongkok dan Indonesia bakal terus menjaga hubungan dagang. Tiongkok pun punya ketergantungan besar dalam komoditas minerba. Terutama bijih bauksit yang diimpor dari Indonesia dalam jumlah besar setiap tahun. Dan Indonesia juga bakal melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni nanti.
Pemerintah Indonesia pun demikian. Terus membuka peluang kerja sama dengan Tiongkok. Seperti yang baru-baru ini dibuktikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang melakukan kunjungan kerja ke Tiongkok.