SURABAYA, HARIAN DISWAY - Indonesia mendapat jatah 221 ribu calon jamaah haji. Rupanya, angka itu masih ditambah lagi. Indonesia mendapat tambahan kuota sebanyak 8 ribu jiwa pada musim haji 1444 Hijriah/2023.
Jatah kuota tambahan sebanyak itu, akan dibagi untuk CJH di wilayah provinsi se-Indonesia. Jatim dapat paling banyak: 1.300 kuota. Angka CJH di wilayah Provinsi Jawa Timur memang selalu nomor wahid. Tahun ini, Jatim mendapat jatah 35.152 ribu jamaah: CJH reguler sebanyak 33.035 orang, prioritas lansia 1.758 orang, Petugas Haji Daerah (PHD) 237 orang, dan Pembimbing Kelompok Bimbingan lbadah Haji dan Umroh (KBIHU) sebanyak 122 orang.Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kala menjupai CJH tertua se-Indonesia, Harun Senar (kanan) dan keponakannya, Masdi, di Asrama Haji Embarkasi, Surabaya, Kamis, 25 Mei 2023-Mochammad Zainul Arya Pamungkas-Harian Disway "Jawa Timur menduduki peringkat nomor 1 terbanyak jamaah haji se-Indonesia. Yang saat ini masih menunggu jamaah haji dari Sabang sampai Merauke sebanyak 5.300 ribu," ujar Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya Husnul Maram, Minggu, 28 Mei 2023.
BACA JUGA:Cuaca Madinah Menggila, Kemenag Imbau Jemaah Bawa Alat Pelindung Diri
BACA JUGA:Dua JCH Jawa Timur Meninggal Dunia di Madinah, Kakanwil Kemenag Jatim Berpesan Untuk Jaga Kesehatan
Maka, dengan tambahan 8.000 jamaah yang diberikan Arab Saudi untuk CJH Indonesia, Maram berharap, pemerintah pusat segera dapat memberikan keputusan dan regulasi turunannya. Meskipun, lanjut Maram, pihaknya sudah menerima kabar bahwa untuk Provinsi Jawa Timur, akan mendapat jatah seribu lebih kuota tambahan itu. "Yang jelas masa operasional pemberangkatan haji sudah berlangsung. Saya yakin, pemerintah pusat akan segera memberikan keputusannya," kata Kepala Kemenag Jatim itu.BACA JUGA:Persebaya Kalahkan Bali United di Surabaya 730 Game
Ketika jumlah itu sudah ditindaklanjuti Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Kemenag Jatim akan memprioritaskan CJH cadangan, PHD, serta CJH yang gagal dalam transaksi pelunasan karena sempat terkendala sistem perbankan yang down . "Yang jelas, terkait dengan jatah kota tambahan itu, kita tunggu saja keputusan regulasi dari Dirjen PHU. Sambil kita persiapkan yang kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh jamaah," kata Maram. (*)