BACA JUGA: Live Streaming Timnas Indonesia vs Bahrain: Ayo Balas Dendam, Garuda!
Kemajuan di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat belum merata di seluruh wilayah. Beberapa daerah terpencil masih tertinggal, yang menahan peningkatan signifikan dalam skor HDI Indonesia.
Indeks Kebahagiaan (Netral): Peningkatan ekonomi nasional belum memberikan dampak signifikan pada kesejahteraan emosional masyarakat. Kesenjangan sosial, ketidakadilan, dan tantangan dalam mencari keseimbangan hidup.
Membuat masyarakat merasa kurang puas. Indeks Korupsi (Netral): Meskipun ada beberapa kemajuan di sektor ekonomi dan penegakan hukum, reformasi yang lambat dan inkonsistensi dalam pemberantasan korupsi tetap menjadi kendala.
Tingginya kasus korupsi pada tingkat lokal dan kurangnya kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah menghasilkan skor yang netral dalam indeks ini. Kesimpulannya: selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, Indonesia dianggap berhasil.
Yakni dalam mencapai pertumbuhan yang signifikan di sektor ekonomi dan sosial. Namun, tantangan dalam mewujudkan pemerintahan yang sepenuhnya demokratis dan inklusif masih terasa dengan pencapaiannya.
Sebanyak 3 rapor biru, 1 rapor merah, dan 3 rapor netral ini menunjukkan keberhasilan Jokowi dalam menumbuhkan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga menyoroti perlunya peningkatan dalam demokrasi, dan kebahagiaan publik.
BACA JUGA: Arctic Open 2024: Gregoria Mariska Tunjung Lega Lolos ke Perempat Final
Juga dalam reformasi tata kelola yang lebih efektif dan adil. Di balik pencapaian ekonomi dan sosial, terdapat tantangan serius yang memengaruhi kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Indeks Demokrasi menurun.
Ini mengindikasikan adanya pembatasan terhadap oposisi. Sehingga DPR dan partai politik tidak berkembang menjadi penyeimbang politik presiden. Langkah-langkah ini, meskipun menjaga stabilitas, berpotensi mengurangi kualitas demokrasi jangka panjang.
Pada indeks korupsi, stagnasi menunjukkan lemahnya reformasi birokrasi dan kurangnya tindakan nyata terhadap kasus-kasus korupsi di berbagai level. Hal ini mencerminkan tantangan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.
BACA JUGA: Pilwali Surabaya 2024: ASN Harus Netral dan Dilarang Berpolitik
Selain itu, kebijakan inklusivitas sosial belum optimal. Peningkatan PDB dan infrastruktur lebih banyak dinikmati di wilayah perkotaan, sementara daerah terpencil tertinggal dalam akses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi.
Ketimpangan ini membuat kemajuan ekonomi terasa timpang, dan kebahagiaan serta kesejahteraan rakyat belum menyeluruh. Diperlukan upaya yang lebih inklusif untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
Dengan catatan kritis itu, 10 tahun Jokowi tetap bisa dianggap berhasil karena lebih banyak menghasilkan rapor biru. (*)