SURABAYA, HARIAN DISWAY - Menjelang pesta demokrasi 2024, dinamika politik Indonesia semakin bergejolak. Tak sedikit pula pihak yang secara terang-terangan mencederai demokrasi dan konstitusi demi kepentingan kelompok. Kondisi tersebut membuat sivitas akademika Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya gerah dan melayangkan seruan untuk pemerintah Indonesia.
Seruan kebangsaan bertajuk "Kampus Merah Putih untuk Indonesia, Damai Negeriku, Damai Bangsaku" dihadiri oleh 14 guru besar Untag Surabaya, termasuk Rektor Untag Surabaya Prof. Mulyanto Nugroho. Berlangsung di Plaza Proklamasi Gedung Graha Widya lantai 1 pada Senin, 5 Februari 2024.
BACA JUGA:44 Guru Besar ITS Minta Jokowi Netral di Pemilu 2024, Begini Isi Pernyataannya
Dalam orasinya, guru besar bidang ilmu Akuntansi tersebut menyatakan keprihatinan atas cederanya nilai fundamental demokrasi dalam UUD 1945, kearifan lokal, etika dalam berbangsa, dan bernegara. Prihatin atas kemunduran demokrasi Indonesia.
"Masa depan bangsa dan negara ini tidak boleh dipertaruhkan di atas kepentingan sekelompok orang dengan mengabaikan nurani dan penalaran yang kritis dan rasional," seru Mulyanto.
Lebih lanjut, Sivitas akademika Untag Surabaya akan terus mendorong para pemimpin bangsa, untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
Sebagai kampus merah putih, Untag Surabaya selalu menjunjung tinggi marwah konstitusi Indonesia. Menjaga nilai luhur Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan keutuhan NKRI. Juga merasa prihatin atas kondisi sosial, politik, dan kelangsungan negara hukum.
Maka dari itu, Untag Surabaya menyatakan sikap agar pelaksanaan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan jujur adil, serta mengembalikan kembali wibawa Indonesia.
"Bangsa Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kita tahu bahwa pada era terakhir ini banyak kekuasaan pemerintah yg digunakan untuk memenangkan salah satu paslon.artinya keberpihakan ini tidak netral. Untuk itu, kami mengajak masyarakat membentak pejabat agar netral," ucap Prof. Nug, sapaan akrabnya.
BACA JUGA: Petisi Bumi Siliwangi Kampus UPI: Tolak Politik Dinasti Jokowi
Diketahui, dalam seruan kebangsaan tersebut, ada empat tuntutan yang dilayangkan sivitas akademika Untag Surabaya. Pertama, tolak politik dinasti dan intimidasi.
Yaitu dengan cara menolak calon pemimpin yang proses pencalonannya melanggar konstitusi dan etika demokrasi. Kedua, tolak praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), dengan cara menolak politik uang dalam pemilu.
Selanjutnya adalah menuntut pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dalam artian menuntut pemerintah untuk menjatuhkan sanksi tegas terhadap segala bentuk abuse of power, kejahatan jabatan, serta intimidasi yang berindikasi melanggengkan kekuasaan personal maupun kelompok.
Terakhir, Untag Surabaya menuntut etika bernegara dan berpemerintahan, mengembalikan netralitas ASN, TNI dan Polri "Junjung tinggi peradaban, Jangan patahkan nurani karena ambisi," tandas Rektor Untag Surabaya diakhir seruannya. (*)