HARIAN DISWAY - Anda sudah tahu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dinyatakan tak lolos ke Senayan. Perolehan suara partai berlogo kabah itu tak memenuhi ambang batas parlemen 4 persen. Dari hasil rekapitulasi KPU, mereka kurang 193 ribu suara.
Namun, PPP masih yakin punya kesempatan. Yakni lewat gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini disampaikan oleh politikus PPP Sandiaga Uno, Selasa, 26 Maret 2024.
“Kita hormati proses hukumnya, tapi PPP meyakini bahwa data internal kita sudah di atas 4 persen. Jadi kita menunggu proses di Mahkamah Konstitusi,” ungkap menteri pariwisata dan ekonomi kreatif tersebut lewat keterangan resminya.
Sandiaga menegaskan bahwa partainya telah menyiapkan gugatan tersebut dengan matang. Ia mengaku telah bekerja keras dan konsisten untuk PPP. Dan yakin 200 ribu suara yang disebut hilang ini bisa kembali ke PPP.
BACA JUGA:Kurang 193 ribu Suara, PPP Out dari Senayan dan Siapkan Gugatan ke MK
BACA JUGA:Romi PPP Ungkap Ada Modus Buat Luluskan PSI
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini menyebut Pemilu 2024 merupakan suatu pekerjaan rumah tersendiri. Sebab, mayoritas pemilih masih pemula. Ia yakin PPP bakal memanfaatkan momentum politik ke depan untuk menambah suara dari kalangan pemilih pemula.
“Dan ini merupakan tantangan sekaligus peluang buat PPP di kesempatan yang mendatang melalui pilkada dan juga maju pileg selanjutnya untuk bisa menarik lebih banyak suara pemilih pemula,” ujar Sandiaga.
Gugatan PPP dengan pokok perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 telah diterima MK dengan tanda terima nomor: 140-01-17-27/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. PPP menunjuk kuasa hukum Bakas Manyata, Muallim Bahar, dan Jou Hasyim Waimahing.
Sementara itu, Waketum PPP Amir Uskara mengungkapkan bahwa PPP akan melakukan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas). Khususnya membahas posisi PPP bergabung koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka atau menjadi oposisi.
BACA JUGA:Suara PSI Melonjak Tak Wajar Menuju Lolos Senayan, PPP Tuding Ada Operasi Senyap
BACA JUGA:Real Count KPU Pukul 10.00: PPP Kembali Aman, Suara PSI Tembus 3,13%
“Melalui mekanisme Mukernas di internal partai dan itu juga bisa kita lakukan untuk mengatakan kita ada di posisi mana,” ujar Amir kepada wartawan di Senayan, kemarin. Mukernas digelar sebelum PPP mengambil keputusan penting. Termasuk memilih oposisi atau gabung pemerintah. Contohnya, PPP pernah melakukan hal serupa sebelum mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres.
Namun, Amir belum mengetahui jadwal Mukernas itu. Yang jelas, soal menjadi oposisi atau gabung pemerintahan akan lebih dulu dibahas di pengurus harian. Setelahnya, akan dibawa lebih lanjut ke Rapimnas atau Mukernas. (*)