HARIAN DISWAY - Partai Keadilan Sosial (PKS) belum menentukan langkah politiknya usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pemilu 2024.
Presiden PKS, Ahmad Syaikhu mengatakan langkah politik partainya akan diputuskan oleh majelis syuro.
"Tentu saya sampaikan karena ranah ini menyangkut ranah yang strategis sesuai AD/ART PKS ini akan diputuskan Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro yaitu DPP. Saya sebagai pelaksana akan menjalankan apapun keputusan Majelis Syuro," ujar Syaikhu di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa, 23 April 2024.
Meski demikian, Syaikhu menegaskan partainya akan tetap menjaga sikap kritis terhadap pemerintah.
BACA JUGA:Dua Kali Bertemu Khofifah,PKS Buka Peluang Dukung Semua Calon Pilgub Jatim
BACA JUGA:Fraksi PKS Kota Pasuruan Sentil Bangunan Mangkrak dan Kritik Penambahan Payung Madinah
"Tapi yakinlah, sikap kritis PKS akan kita jaga sebagai bagian untuk meluruskan dari proses perjalanan yang memang perlu diingatkan. Kalau seluruhnya on the track, tidak perlu diingatkan nggak masalah. Tapi kaitannya dengan tadi sikap kritis, masalah sikap bangsa perlu ada koreksi. Kita akan perlu sampaikan, kita sudah memahami," ungkap Syaikhu.
Syaikhu menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak semua gugatan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
Syaikhu mengatakan keputusan MK tersebut telah bersifat final dan mengikat.
"Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024," kata Syaikhu.
BACA JUGA:Sidang Paripurna DPR, PKS Minta Gunakan Hak Angket
BACA JUGA:PKS Bagikan 3 Ribu Bendera untuk Putihkan Kampanye Akbar AMIN Kumpul Akbar Bersatu Berani Berubah
Meski demikian, kata Syaikhu, dengan adanya putusan tersebut bukanlah ujung dari perjuangan perubahan. "Namun, sejatinya bukanlah ujung dari perjuangan kita untuk menghadirkan perubahan bagi Indonesia yang adil dan sejahtera untuk semua," ungkapnya. (*)