Dependensi pada kebijakan luar negeri era Prabowo dapat diarahkan untuk merangkul kembali mitra nontradisional Indonesia agar menjadi sasaran dari ekspor komoditas strategis, khususnya barang-barang jadi.
Ekspor KA ke Bangladesh dan negara-negara Afrika dapat terus ditingkatkan sebagaimana industri strategis yang sekarang berada di bawah holding perusahaan BUMN pertahanan, yakni DEFEND.ID, dapat terus dipasarkan dengan melanjutkan portofolio Prabowo sebagai ketua harian Komite Industri Pertahanan kemudian menjadi ketua.
Produk-produk dari Pindad ke Malaysia, Australia, Kamboja, Nigeria, Singapura, Timor Leste, dan Filipina perlu diperluas lagi cakupan pasarnya sebagaimana PT PAL mengekspor produk ke Uni Emirat Arab, Aljazair, Malaysia, Arab Saudi, Meksiko, dan Nigeria.
MELANJUTKAN NONBLOK
Dari dulu, kebijakan luar negeri Indonesia memang diposisikan untuk tidak berpihak ke negara mana pun.
Komitmen Prabowo untuk menempatkan Indonesia tidak berpihak pada pihak tertentu dalam kebijakan luar negeri menguntungkan Jakarta dan Nusantara nantinya untuk mendapatkan investasi besar dari pihak mana pun, termasuk Beijing.
Prabowo dekat melalui lobi-lobi melalui seniornya, Luhut Binsar Pandjaitan, sambil menjaga hubungan dengan Washington, yang Prabowo sendiri pernah menempuh pendidikan militer di Fort Benning, AS.
Penting untuk melihat posisi Prabowo menghadapi implikasi dan tantangan dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. Visi Indonesia 2045 sebagai negara maju memberikan satu harapan besar bahwa Indonesia dapat mengambil posisi yang lebih signifikan lagi dalam dunia internasional.
Pengambilan peran itu dirasa penting ketika Indonesia membutuhkan suatu daya dukung untuk menopang kebutuhan domestik dan menunjukkan citra diri Indonesia sebagai negara yang memiliki peran penting di dalam percaturan politik global. (*)
Probo Darono Yakti, dosen Hubungan Internasional FISIP Unair dan direktur Center for National Defence and Security Studies