HARIAN DISWAY - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar konsolidasi nasional di Universitas Aisyiyah Yogyakarta pada 27-28 Juli 2024 untuk mempertimbangkan opsi penerimaan izin pengelolaan tambang yang ditawarkan pemerintah.
Lewat pengumuman pers pada Minggu, 28 Juli 2024 di Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Muhammadiyah resmi menerima tawaran pemerintah dan menujuk Menko PMK Muhadjir Effedy sebagai ketua tim pengelola.
Konferensi pers dihadiri oleh berbagai elemen Muhammadiyah, termasuk pimpinan pusat, organisasi otonom tingkat pusat, pimpinan wilayah, rektor perguruan tinggi Muhammadiyah, dan direktur rumah sakit Muhammadiyah.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak serta merta menerima atau menolak tawaran pemerintah. "Karena kami punya prinsip melakukan langkah apapun dalam pergerakan Muhammadiyah, harus berdasarkan ilmu," jelasnya.
BACA JUGA:Tok! Muhammadiyah Putuskan Terima Izin Tambang, Muhadjir Effendy Jadi Ketua Pengelola
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. dalam konferensi pers di Universitas Aisyiyah Yogyakarta--muhammadiyah channel
Selain kajian ilmiah yang mendalam, Haedar menyampaikan pengambilan keputusan berdasarkan pemikiran-pemikiran Islam berkemajuan.
"Kalaupun kami mengambil langkah atau keputusan itu bukan karena ikut-ikutan. Atau sebaliknya, bukan karena tekanan sosial atau tekanan berbagai aspek semuanya kita himpun sebagai pertimbangan-pertimbangan PP Muhammadiyah dalam mengambil langkah menyangkut pengelolaan tambang ini," papar alumnus UGM Yogyakarta ini.
Muhammadiyah berkomitmen untuk memperluas dakwah dalam mengatasi masalah sosial dan moralitas, seperti korupsi, kekerasan, dan ketahanan keluarga. Mereka juga mendorong pemerintah untuk lebih progresif dalam menegakkan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan sosial.
BACA JUGA: Musyawarah Izin Tambang Muhammadiyah di Yogyakarta Diwarnai Aksi Demonstrasi Penolakan
BACA JUGA:Muhammadiyah Terima Izin Tambang, tapi Cantumkan Sejumlah Catatan
Dalam kesempatan tersebut, disampaikan pula rencana untuk menyelenggarakan sidang Tanwir pada 15-18 November 2024, bertepatan dengan milad Muhammadiyah ke-112 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Acara ini diharapkan dapat memperkuat keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah terkait pengelolaan tambang dan isu strategis lainnya.
BACA JUGA:Holding Muhammadiyah, Waralaba Nahdlatul Ulama (NU)
Dalam konsolidasi ini, berbagai isu strategis dibahas, termasuk masalah organisasi, kehidupan kebangsaan, dan persiapan Pilkada yang akan datang. Salah satu topik utama adalah pengelolaan tambang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024.
BACA JUGA:Muhammadiyah Terima Izin Usaha Tambang, Suara Kader Internal Terbelah