Soal pembatalan pengesahan RUU Pilkada dalam rapat paripurna kemarin, yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Atha mengaku belum mempercayainya.
"Karena biasanya, pengesahan itu terjadi di tengah malam. Itu yang tadi kami khawatirkan. Kalau belum masuk ke PKPU, kami akan terus kawal sampai 27 Agustus besok," tandas Atha
Berikut 3 poin tuntutan Seruan Darurat Demokrasi Jawa Timur:
1. Kami mendesak DPR dan pemerintah untuk membatalkan rencana Revisi UU Pilkada dan mematuhi Putusan mk kemarin,
2. Mendesak KPU untuk segera membuat pkpu yang berdasarkan keputusan MK kemarin,
3. Mendesak pemerintah DPR untuk menjaga marwah demokrasi dan Konstitusi. (*)