HARIAN DISWAY - Kantor kepresidenan Korea Selatan mengatakan bahwa mereka terbuka untuk merevisi rencana peningkatan penerimaan mahasiswa baru (maba) sekolah kedokteran. Pernyataan ini dikeluarkan Jumat, 6 September 2024.
“Diskusi mengenai kuota sekolah kedokteran dapat dimulai dari awal jika komunitas medis memberikan saran yang masuk akal,” kata kantor kepresidenan dalam sebuah pernyataan, seperti yang dilansir Reuters. Mereka juga mendesak komunitas medis untuk mendiskusikan opsi-opsi yang ada.
Pernyataan ini merupakan respons terhadap protes yang berlangsung berbulan-bulan dari komunitas medis di Korea Selatan.
Ribuan dokter magang, termasuk dokter magang dan residen melakukan aksi mogok kerja pada bulan Februari. Mereka memprotes rencana pemerintah untuk meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran sebanyak 2.000 orang per tahun mulai tahun depan.
Pemerintah Korea Selatan awalnya mengeluarkan rencana tersebut untuk mengatasi parahnya kekurangan tenaga medis profesional di daerah pedesaan dan bidang medis lainnya. Namun, rencana ini tidak disetujui oleh sebagian besar dokter dan profesor di negara tersebut.
Para dokter dan profesor kedokteran di Korea Selatan mengklaim bahwa kenaikan jumlah mahasiswa baru akan menurunkan kualitas pendidikan kedokteran. Hal tersebut juga dapat menyebabkan biaya medis tinggi bagi pasien.
Mereka mendorong pemerintah agar terlebih dahulu menangani rendahnya upah para spesialis dan peningkatan perlindungan hukum terhadap tuntutan hukum malpraktek medis yang berlebihan.
BACA JUGA:Dokter Muda Undip Bunuh Diri Gegara Dibully, Komisi IX: Reformasi Pendidikan Kedokteran!
Awal tahun ini, sekolah-sekolah kedokteran telah menyelesaikan kuota penerimaan mahasiswa baru untuk tahun 2025. Jumlahnya meningkat hampir 1.500 orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Menurut riset yang dilakukan oleh Gallup Korea, lebih dari separuh dari mereka yang disurvei mendukung peningkatan jumlah mahasiswa baru di sekolah kedokteran pada tahun 2025. Namun, 64% dari mereka juga mengatakan bahwa pemerintah tidak menangani situasi ini dengan baik.
Selain itu, peringkat ketidaksetujuan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol juga melambung, mencapai 67%.
Kementerian kesehatan awal pekan ini mengatakan bahwa mereka akan mengerahkan dokter militer dan membuka lowongan baru untuk memenuhi kekurangan staf medis. Namun, mereka juga membantah peringatan dari beberapa dokter yang mengatakan bahwa sistem tersebut berada di ambang kehancuran.