HARIAN DISWAY - Selama satu dekade terakhir, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah melakukan transformasi besar dalam sistem kesehatan Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) berkualitas menuju cita-cita Indonesia Emas 2045. Fokus utama Kemenkes adalah memastikan layanan kesehatan yang merata di seluruh negeri, termasuk di wilayah-wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T).
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan, sejak Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diluncurkan pada 2014, Indonesia terus melakukan perbaikan di sektor kesehatan. Saat ini, lebih dari 98% populasi telah tercakup oleh JKN, menjadikan perlindungan kesehatan lebih merata di seluruh Indonesia.
“Kami juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam membayar iuran JKN tepat waktu, karena ini adalah kunci keberlanjutan program ini,” ujar Dante dalam acara Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema '10 Tahun Bersinergi Membangun SDM Nasional', Selasa, 17 September 2024.
BACA JUGA:Kemenkes Hargai Sikap Dekan FK Undip Yang Akui Adanya Perundungan Dalam PPDS
Dalam menghadapi tantangan kesehatan di masa depan, Kemenkes telah menyusun enam pilar transformasi kesehatan yang meliputi: transformasi layanan primer, rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan. Salah satu fokus utama adalah penurunan angka stunting, sebuah program jangka panjang untuk memastikan generasi mendatang tumbuh sehat dan cerdas.
Sejak 2013, angka stunting berhasil diturunkan dari 37% menjadi 21,5% pada 2023. Meskipun masih ada tantangan besar dalam mencapai target di bawah 20% sesuai standar WHO, Dante optimis target tersebut dapat tercapai dalam beberapa tahun mendatang dengan intervensi yang tepat.
"Penurunan angka stunting ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan perkembangan otak dan fisik anak. Pemerintah terus memperbaiki akses gizi, memperluas layanan kesehatan ibu dan anak, serta memastikan posyandu dan puskesmas berfungsi secara optimal," jelasnya.
BACA JUGA:Memutihkan Gigi Apakah Aman? Begini Prosedur Bleaching yang Aman Menurut Kemenkes
BACA JUGA:Rancangan Peraturan Kemenkes Terkait Kemasan Rokok Polos Dinilai DPR Dapat Rugikan Banyak Sektor
Salah satu masalah utama di sektor kesehatan Indonesia adalah minimnya jumlah dokter dibandingkan dengan populasi. Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 150 ribu dokter umum, dengan rasio 0,47 dokter per 1.000 penduduk—jauh di bawah standar WHO yang menyarankan 1 dokter per 1.000 penduduk.
Dengan populasi yang diperkirakan mencapai 280 juta jiwa, Indonesia masih kekurangan sekitar 120.000 dokter umum untuk mencapai rasio ideal. Selain itu, distribusi dokter spesialis masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, dengan 59% diantaranya berada di pulau ini.
“Pemerintah sudah menyalurkan lebih dari 10.000 tenaga kesehatan ke daerah-daerah terpencil dan kepulauan, namun ini masih belum mencukupi,” tegas Dante.
BACA JUGA:Kemenkes Targetkan Penambahan 18 Alat Deteksi Kanker di Indonesia Tuntas pada 2027
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah membuka lebih banyak kuota pendidikan untuk dokter umum dan dokter spesialis, serta menyediakan beasiswa bagi mahasiswa dari daerah yang bersedia kembali mengabdi di wilayah asalnya.
Dengan upaya berkelanjutan di bidang kesehatan, Kemenkes berharap dapat menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing. Pemerintah menyadari bahwa pembangunan SDM berkualitas tidak hanya bergantung pada pendidikan, tetapi juga membutuhkan akses kesehatan yang baik dan merata.