SURABAYA, HARIAN DISWAY - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden besok.
Tentu, kepemimpinan lima tahun ke depan diprediksi lebih berat. Krisis ekonomi global masih terus berlangsung.
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pun memberi sejumlah rekomendasi agenda prioritas untuk pemerintahan baru Prabowo-Gibran. Setidaknya terdapat tiga poin utama dan mendesak yang diusulkan oleh anggota DPR RI itu.
Pertama, menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial harus menjadi agenda paling penting bagi setiap pemerintahan.
“Selama sepuluh tahun terakhir, laju penurunan kemiskinan dan kesenjangan sosial masih belum progresif,” katanya dalam keterangan resmi pada Sabtu, 19 Oktober 2024.
BACA JUGA:Catatan MH Said Abdullah: Peran Badan Anggaran DPR RI ke Depan
Said membeberkan data secara rinci. Pada 2014, tingkat kemiskinan mencapai 10,96 persen. Kemudian penduduk miskin mencapai 9,03 persen pada Maret 2024.
Artinya, selama 10 tahun terakhir, tingkat kemiskinan hanya turun 1,93 persen. “Apalagi kita juga menghadapi penurunan jumlah kelas menengah yang mencapai 9 juta jiwa,” jelasnya.
Pada 2014, tingkat kesenjangan sosial (rasio gini) mencapai 0,414. Kemudian menjadi 0,379 pada Maret 2024. Hanya turun 0,035 dalam satu dekade terakhir.
BACA JUGA:PDIP Menghadapi KIM, Said Abdullah: Pilkada Bukan Permusuhan Politik, tapi Kontestasi Demokratis
Menurut Said, Prabowo perlu fokus menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial lebih progresif dengan orkestrasi kebijakan yang komprehensif. Mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, sanitasi, perumahan, hingga lapangan kerja.
Kedua, Prabowo juga perlu memberi perhatian besar untuk perbaikan sumber daya manusia, khususnya pada sektor pendidikan.
Sebab, sejak mandatori anggaran pendidikan 20 persen dari belanja negara sejak 2003 sampai sekarang atau 21 tahun yang lalu.
Namun, mayoritas Angkatan kerja kita sebanyak 149 juta, sebanyak 54 persennya hanya lulusan SMP ke bawah.
BACA JUGA:Catatan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah: Kebijakan Fiskal dan Postur APBN 2025