PDIP Menghadapi KIM, Said Abdullah: Pilkada Bukan Permusuhan Politik, tapi Kontestasi Demokratis

HARIAN DISWAY - Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, merespons pertanyaan seputar dinamika politik di sejumlah daerah dalam pemilihan gubernur (pilgub), di mana calon yang diusung oleh PDI Perjuangan dianggap berhadapan dengan calon dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Dalam pernyataannya kepada pers, Said menekankan pentingnya memandang pilkada sebagai bagian dari kontestasi demokratis, bukan sebagai permusuhan politik.

"Kerjasama politik dalam pilkada harus kita maknai sebagai kontestasi demokratis, bukan permusuhan," ujar Said Abdullah.

Menurutnya, pilkada adalah mekanisme demokratis dan konstitusional untuk memilih pemimpin daerah. Setelah pilkada, semua pihak yang bertarung dalam kontestasi diharapkan dapat kembali bersatu untuk bersama-sama membangun daerah.

BACA JUGA:Catatan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah: Kebijakan Fiskal dan Postur APBN 2025

BACA JUGA:Respons Ketua DPP PDIP Said Abdullah saat Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Akhir Masa Jabatan

Said juga menyoroti terbentuknya kerjasama politik di beberapa daerah, baik dari KIM maupun KIM Plus.

"Kita harus melihat konteks politik pasca pilpres dan sebelum lahirnya Putusan MK No. 60 pada 20 Agustus 2024," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa sebelumnya, beberapa elite politik mencoba mengulang kesuksesan dalam pilpres ke pilkada. Namun, dengan munculnya figur-figur baru setelah Putusan MK tersebut, peta politik berubah.

Salah satu contoh yang diangkat Said adalah Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Awalnya, ada wacana untuk memindahkan Ridwan Kamil dari Jawa Barat ke Jakarta, yang seakan-akan dianggap untuk menghadang Anies Baswedan.

"Dengan munculnya nama Pramono Anung, peta politik pun berubah," ungkap Said. Menurutnya, Pramono Anung menjadi figur titik temu antara Presiden Jokowi, Prabowo Subianto, dan Megawati Soekarnoputri, yang membuat perubahan besar dalam perhitungan politik di Jakarta.

BACA JUGA:Catatan Said Abdullah: Usulan Prioritas Kebijakan Fiskal 2025

BACA JUGA:Catatan Said Abdullah: Dulu Saya Usulkan Revisi UU MD3 Soal Kewenangan Keuangan DPR, Just It!

Hal serupa juga terjadi di Jawa Tengah, di mana munculnya nama Andika Perkasa turut mengubah peta politik.

Sumber: