BACA JUGA:Vokasi Pencetak SDM Global
Pengangguran terbesar didominasi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan pendidikan diploma seperti D-1, D-2, dan D-3. Data tersebut mengindikasikan bahwa gembar-gembor link and match antara pendidikan dan dunia kerja yang digaungkan oleh pemerintah belum sepenuhnya berhasil.
Pendidikan vokasi yang digadang-gadang mampu menjadi pionir dalam membentuk kompetensi pelajar dan mahasiswa, pada kenyataannya, belum sepenuhnya berhasil. Data BPS menjadi pengingat bahwa pemerintah yang ingin menyelaraskan antara pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri belum membuahkan hasil optimal.
Data yang diterbitkan BPS mengingatkan pemerintah, khususnya Dirjen Pendidikan Vokasi, bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan untuk meningkatkan angka keterserapan lulusan vokasi di dunia kerja.
BACA JUGA:Tefa (Teaching Factory) Sarana Utama Pendidikan Vokasi
Salah satu cara untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut adalah menyempurnakan kurikulum agar relevan dengan perkembangan industri. Menurut Verawadina dkk (2024), pendidikan vokasi perlu mengembangkan kurikulum agar sesuai dengan era industri 4.0 sehingga dapat menjawab kebutuhan dunia kerja.
Adapun keterampilan yang perlu dikuasai pelajar maupun mahasiswa yang menempuh pendidikan vokasi adalah coding, big data, dan artificial intelligence. Selain itu, menurut Wadhidin (2018), kurikulum vokasi perlu juga memperkuat literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia.
Pekerjaan rumah pemerintah selanjutnya adalah menjaga pendekatan link and match pendidikan-dunia kerja agar tidak mengarah pada kapitalisasi dan menurunkan kualitas ilmu pengetahuan. Menurut Subkhan (2023), paradigma link and match membahayakan masa depan siswa dalam konteks Indonesia.
BACA JUGA:Perubahan Jadi Tantangan Pendidikan Vokasi
BACA JUGA:Hermawan Kartajaya: Vokasi itu Punakawan
Desain dan implementasi kurikulum berbasis kompetensi di sekolah mereduksi tujuan utama pendidikan menjadi keterampilan atau kompetensi teknis. Selain itu, pendidikan vokasional akan melanggengkan ketidakadilan karena desain utama kurikulum hanya memberi siswa keterampilan teknis dan pengetahuan yang sempit atau terbatas.
Berkaitan dengan persoalan tersebut, rezim pemerintahan yang baru perlu menyempurnakan kebijakan dan menata dengan rapi pendidikan vokasi agar bisa berkembang menjadi pionir dalam mencetak lulusan yang kompeten, berkualitas, dan tetap memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang keilmuan tertentu.
ARAH PENDIDIKAN VOKASI DI TANGAN KABINET MERAH PUTIH
Secercah harapan dunia pendidikan mulai datang tatkala kabinet baru terbentuk. Harapan itu makin nyata ketika Mendiktisaintek Prof Satryo Soemantri Brodjonegoro menegaskan akan ”merenovasi” dunia pendidikan tinggi dan akan berkoordinasi dengan mendikdasmen untuk menyempurnakan pendidikan di Indonesia.
Saat diwawancara salah satu host dalam talk show, mendiktisaintek menyampaikan bahwa arah pendidikan tinggi ke depan tidak lagi berorientasi pada ranking. Regulasi yang terlalu banyak menuntut perguruan tinggi untuk berprestasi dalam mencapai ranking dunia disebut mendiktisaintek dapat mereduksi kualitas kampus.