Dengan asumsi nelayan bekerja 20 hari per bulan, kerugian total mencapai Rp 7,776 miliar setiap bulan atau Rp 93,31 miliar per tahun.
Di sisi lain, rute melaut yang lebih panjang meningkatkan konsumsi bahan bakar hingga Rp 1,55 miliar per bulan atau Rp 18,60 miliar per tahun. Biaya tambahan itu makin memperburuk kondisi ekonomi nelayan.
Dengan ekosistem yang terganggu dan akses masyarakat yang terbatas, pagar laut itu justru menjadi penghalang utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Selain kerugian ekonomi, pagar laut dinilai merusak ekosistem pesisir. Struktur bambu dan pemberat pasir yang digunakan untuk membangun pagar mengganggu habitat alami ikan, udang, dan kerang.
Hal itu memperburuk kondisi ekosistem yang sudah rentan akibat aktivitas manusia lainnya. Alih-alih mencegah abrasi, pagar itu justru menciptakan tekanan baru pada lingkungan.
Lagi pula, analisis biaya dan manfaat menunjukkan ketimpangan yang mencolok antara kerugian yang ditimbulkan dan manfaat yang diharapkan.
Dengan kerugian ekonomi yang mencapai Rp 116,91 miliar per tahun, manfaat seperti mitigasi abrasi dan tsunami serta budi daya kerang hijau tidak dapat diverifikasi atau relatif kurang memberikan dampak nyata.
Di samping itu, dampak ekologis yang ditimbulkan pagar laut ialah ancaman yang signifikan terhadap lingkungan laut. Dengan mengubah aliran alami arus dan pola sedimentasi, struktur tersebut dapat mengganggu ekosistem yang rapuh, memengaruhi keanekaragaman hayati, dan berkontribusi terhadap erosi pantai.
Selain itu, penggunaan material yang tidak dapat terurai secara hayati dalam pembangunan pagar dapat mengakibatkan pencemaran laut.
Dari aspek sosial, polemik pagar laut menciptakan perpecahan dan konflik horizontal di kalangan komunitas nelayan. Ada yang mendukung keberadaan pagar laut dan memercayainya sebagai solusi terhadap abrasi.
Sebaliknya, yang lain merasa pembangunan tersebut justru merugikan. Ketidakpastian itu menciptakan suasana yang tidak nyaman di kalangan masyarakat setempat.
Polemik itu seharusnya menjadi pelajaran bagi semua pihak tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan infrastruktur.
Keberadaan pagar laut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki inisiatif untuk melindungi lingkungan mereka, tetapi proses yang dilakukan tidak transparan.
Dengan demikian, diharapkan pemerintah dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk mencari solusi yang lebih berkelanjutan dan melibatkan semua pihak. Hal itu bisa menjadi langkah positif menuju pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
Permasalahan pagar laut di Tangerang adalah cermin dari kompleksitas masalah ekonomi, lingkungan, dan sosial yang dihadapi masyarakat pesisir pantai.
Dengan berbagai fungsi yang diharapkan dari pagar laut, penting bagi semua pihak untuk mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh. Tindakan tegas pemerintah untuk membongkar struktur ilegal itu menunjukkan bahwa penegakan hukum harus tetap menjadi prioritas.