BACA JUGA:UMKM Jatim Sumbang 62 Persen PDB
Pelabuhan itu juga menjadi jalur utama pengiriman logistik untuk lebih dari 19 provinsi di Indonesia Timur, termasuk IKN.
Keunggulan logistik dan ketahanan pangan itulah yang membuat Jatim makin berperan sebagai Gerbang Nusantara Baru.
Dengan kesiapan infrastruktur, baik untuk transportasi barang maupun penumpang, Jatim siap mendukung kebutuhan logistik dan material penting untuk IKN dan kawasan Indonesia Timur lainnya.
Itu memberikan tantangan sekaligus peluang besar bagi sektor UMKM Jatim untuk berkembang.
BACA JUGA:UMKM Surabaya Didaftarkan sebagai Penyedia Menu Program MBG
BACA JUGA:Surabaya Siapkan Rp 1 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis, UMKM Dipastikan Terlibat
KETERLIBATAN UMKM PANGAN, EKSTRAKTIF, DAN MANUFAKTUR DI JAWA TIMUR
Untuk menjadikan Jawa Timur sebagai Gerbang Nusantara Baru, khususnya dalam ketahanan pangan dan logistik bagi Indonesia Timur, sektor industri besar tidak dapat bekerja sendiri.
Kerja sama erat dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai sektor seperti pertanian, agribisnis, ekstraktif, manufaktur, konstruksi, logistik, dan industri kreatif sangat diperlukan.
UMKM tidak hanya menyuplai bahan baku atau produk setengah jadi, tetapi juga memenuhi kebutuhan pangan, produk, dan jasa yang didistribusikan baik di dalam negeri maupun ekspor.
BACA JUGA:Kakanwil Kemenkum Jatim dan Pemprov Siap Berkolaborasi, Ingin Bantu UMKM hingga Ajak Napi Bertani
BACA JUGA:Cara Efektif UMKM Mengatasi Masalah Merek yang Sudah Terdaftar di DJKI
Selain itu, UMKM berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jawa Timur menyebutkan, kontribusi koperasi dan UMKM pada PDRB Jatim mencapai 59,18 persen selama 2023. Saat ini ada 1,5 juta pelaku UMKM dan 5,5 juta petani yang tersebar di seluruh Jawa Timur.
Namun, banyak UMKM di Jatim, termasuk petani, yang masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam akses modal, teknologi, dan pasar. Banyak yang sulit mengembangkan kapasitas produksi akibat keterbatasan dana dan kurangnya pemahaman mengenai produk pembiayaan. Hal itu diperburuk dengan minimnya dokumen legalitas usaha dan keterbatasan jaminan.
Agar UMKM dapat berkontribusi maksimal, penguatan sektor modal sangat diperlukan. Perbankan, pemerintah, dan lembaga keuangan harus berkolaborasi untuk memberikan solusi yang lebih efektif.