Aksi "Indonesia Gelap" membawa sembilan tuntutan yang dirangkum dalam empat poin utama:
1. Sahkan Undang-Undang Pro-Rakyat
- Mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat untuk melindungi hak atas tanah dan sumber daya alam mereka dari eksploitasi.
- Menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset guna memperkuat pemberantasan korupsi.
- Mendorong pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) demi kesejahteraan pekerja domestik.
2. Tolak Undang-Undang Anti-Rakyat
- Menolak peningkatan kewenangan TNI dan Polri dalam ranah sipil yang berpotensi mengancam demokrasi.
- Mendesak revisi UU Minerba agar lebih berpihak kepada rakyat dan kelestarian lingkungan.
3. Evaluasi Kebijakan yang Merugikan Rakyat
- Mengkritisi pemangkasan anggaran pendidikan dan infrastruktur yang dinilai tidak wajar.
- Menuntut transparansi dalam program makan siang gratis agar tidak disalahgunakan.
4. Batalkan Kebijakan yang Membahayakan Demokrasi
- Menolak keterlibatan TNI dan Polri dalam sektor ekonomi dan sosial yang berpotensi penyalahgunaan wewenang.
- Menuntut transparansi dalam pengelolaan APBN, terutama proyek besar seperti IKN, MBG, dan Danantara.
BACA JUGA:BPI Danantara: Lembaga Pengepul Dana atau Birokrasi Investasi Baru?
Aksi yang berlangsung sejak pagi tetap berjalan damai meski sempat terjadi ketegangan dengan aparat kepolisian.
Demonstran tetap bertahan hingga sore hari, menunggu tanggapan dari para wakil rakyat.
BACA JUGA:Luhut Sebut Rockfeller Foundation Tertarik Dukung MBG
Mereka menegaskan bahwa perjuangan ini tidak akan berhenti sampai pemerintah menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat.
*) Mahasiswa magang dari UIN Sunan Ampel Surabaya