Kementerian Haji Diresmikan, DPR Targetkan UU Haji Baru Disahkan 26 Agustus 2025

HARIAN DISWAY - Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) resmi bertransformasi menjadi Kementerian Haji menyusul kesepakatan untuk meningkatkan kualitas layanan ibadah Haji dan umrah.

“Harapannya jelas hanya satu pelaksanaan haji semakin lebih baik lagi,” sebut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Minggu, 24 Agustus 2025.

BACA JUGA:BP Haji Diwacanakan Jadi Kementerian Haji, Revisi UU Haji Ditarget Rampung Pekan Depan

Ia menambahkan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) terkait perubahan kelembagaan juga akan segera diterbitkan.

Di tengah persiapan pelaksanaan haji di Arab Saudi, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menargetkan agar revisi Undang-Undang (UU) Haji dapat disahkan dalam rapat paripurna pada 26 Agustus 2025.

BACA JUGA:Menag: Transisi Penuh Haji 2026 ke BP Haji Masih Tunggu Payung Hukum

Ia menekankan bahwa percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) ini menjadi krusial, mengingat proses haji sudah mulai berjalan di tanah suci.

Diketahui, sebelumnya, dalam rapat panitia kerja (Panja) Komisi VIII bersama pemerintah pada Jumat, 22 Agustus 2025, Marwan telah mengusulkan agar waktu yang tersedia dimanfaatkan seefisien mungkin.

BACA JUGA:BP Haji Harap Revisi UU Haji segera Disahkan

Ia juga mengungkapkan bahwa DPR telah menggelar rapat bersama Menteri Agama, Badan Penyelenggara Haji (BPH), dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Katanya, rapat tersebut menghasilkan kesepakatan untuk menggunakan dana awal dari BPKH sebagai uang muka.

BACA JUGA: Menteri Agama Pastikan Kemenag Ikhlas Serahkan Urusan Haji Kepada BP Haji

Lebih lanjut, dana tersebut akan digunakan untuk mulai memesan fasilitas haji di Arab Saudi, termasuk area Arafah, seiring dengan dimulainya proses pelaksanaan haji di sana.

Urgensi itulah yang kemudian menjadi landasan bagi rangkaian rapat maraton antara Komisi VIII DPR RI dan DPD RI sejak Sabtu, 23 Agustus 2025.

Sumber: