Sanusi beralasan, kegiatan retret di Magelang adalah perintah presiden. "(Retret) sudah direncanakan dan dipersiapkan dengan seksama jauh sebelum terbitnya surat dari PDI-Perjuangan. Jadi Sanusi tetap berangkat ke Magelang," kata Ahmad Kusaeri, juru bicara Tim 9 Sanusi, kemarin.
Sanusi yang berpasangan dengan Lathifah Shohib diusung oleh beberapa partai, salah satunya PDIP.
BACA JUGA:Dedi Muyadi Pastikan Seluruh Kepala Daerah Jabar Ikut Retret Di Magelang Meskipun Dari Kader PDIP
Meskipun tidak menjalankan instruksi ketua umum PDIP, kata Kusaeri, Sanusi menghormati instruksi Megawati tersebut.
Bagi Sanusi, sikap Megawati itu merupakan sikap yang normal kendati akan banyak masalah yang timbul atas reaksi tersebut.
Sikap serupa juga ditunjukkan Bupati Lebak Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya. Kader PDIP itu sudah tiba di Magelang. Konfirmasi tentang keikutsertaan Hasbi disampaikan juru bicaranya, Agus Wisas.
BACA JUGA:Arahan Prabowo kepada 961 Kepala Daerah sebelum Ikut Retret: Yang Ragu Boleh Mundur!
"Pak Hasbi sudah berada di sana. Jadi, kalau balik lagi, bagaimana pertanggungjawaban kepada negara, kepada masyarakat?" kata Agus.
Ya, larangan Megawati terhadap kepala daerah dari partainya untuk mengikuti program retret yang diadakan pemerintah dinilai sebagai bagian dari strategi politik.
Pakar Komunikasi Politik FISIP Universitas Brawijaya Verdy Firmantoro menyebut setidaknya ada makna politik di balik keputusan tersebut.
Menurutnya, Megawati ingin menegaskan bahwa otoritas politik utama bagi kepala daerah bukanlah presiden, melainkan partai politik.
BACA JUGA:Pemkot Surabaya Siapkan Retret Kebangsaan untuk Kepala Dinas yang Baru Dilantik, Ini Tujuannya
Ia juga melihat larangan itu sebagai bentuk oposisi yang lebih tegas terhadap pemerintah.
"Bisa jadi ini adalah strategi untuk ‘menekan pemerintah’ dalam keputusannya melalui KPK yang melakukan penahanan terhadap Sekjen PDIP," lanjutnya.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta seluruh kadernya yang menjadi kepala daerah untuk tidak mengikuti pembekalan atau retreat usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto diitahan oleh KPK.-dok disway-
Selain itu, kebijakan ini dinilai sebagai cara menjaga kesolidan partai. Larangan tersebut bisa dimaksudkan agar kader tetap loyal pada garis partai, bukan pada figur presiden atau kebijakan pemerintah yang mungkin dianggap tidak sejalan dengan kepentingan partai.