Sekaligus, SE itu membatalkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ/ yang dikeluarkan pada 11 Februari 2025. Dalam salinannya, retret kepala daerah bakal dibiayai secara cost sharing atau dengan sistem pembagian biaya. Salah satu sumber pembiayaannya adalah APBN.
Menurut penjelasan pemerintah, setidaknya terdapat lima agenda pokok pembekalan dalam retret kepala daerah yang sangat dipandang urgen untuk digelar secara luring.
Pertama, pemahaman tentang tugas pokok. Mengingat, tidak semua kepala daerah terpilih berlatar belakang politik pemerintahan.
Kedua, pemahaman dan pendalaman tentang visi Astacita. Penajaman terhadap delapan visi pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sangat penting diketahui para kepala daerah.
BACA JUGA:Pasca Larangan Retret, Petinggi PDIP Berkumpul di Rumah Megawati
BACA JUGA:Jokowi Respons Larangan Megawati soal Retret Kepala Daerah di Magelang
Ketiga, membangun kedekatan emosional antarkepala daerah demi kelancaran pembangunan di daerah ke depan sehingga tidak bisa dilakukan secara daring.
Keempat, pemahaman tentang pengelolaan anggaran karena kepala daerah perlu mengawal uang rakyat. Terkait materi itu, pemerintah akan melibatkan KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan kepolisian.
Kelima, kepala daerah akan dibekali materi tentang ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan. Hal itu bertujuan menjadikan kepala daerah sebagai garda terdepan pemersatu bangsa sekaligus tokoh nasionalis.
BACA JUGA:Ini Kepala Daerah dari PDIP yang Tetap Ikut Retret ke Magelang
BACA JUGA:5 Makna Politik di Balik Larangan Megawati soal Retret di Magelang
KEMANDIRIAN BIROKRASI
Dalam penjelasan resmi pemerintah, gelaran retret diklaim sebagai ajang harmonisasi kebijakan, memperkuat sinergi nasional, dan memastikan stabilitas pemerintahan daerah.
Namun, sejarah politik telah mengajarkan bahwa sentralisasi kekuasaan jarang ditampilkan secara vulgar. Ia dikemas dalam kata-kata yang terdengar halus dan masuk akal dengan narasi efisiensi, stabilitas, dan koordinasi.
Dengan begitu, muncul pertanyaan, benarkah gelaran retret itu sesungguhnya merupakan forum administrasi pemerintahan atau justru langkah strategis dalam mengelola loyalitas politik?
BACA JUGA:Pemkot Surabaya Siapkan Retret Kebangsaan untuk Kepala Dinas yang Baru Dilantik, Ini Tujuannya