"Tahun ini kami masih belajar banyak dari Kementerian Agama. Namun, mulai tahun depan, penyelenggaraan haji akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab BP Haji," tuturnya
Ia juga mengapresiasi Kementerian Agama yang telah memberikan pendampingan kepada BP Haji. Baik mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
Menurut Dahnil, pendampingan itu menjadi pondasi penting dan bisa menjadi pijakan menuju sistem penyelenggaraan haji yang lebih profesional.
BACA JUGA:Ramadan dan Fenomena Lomba Keagamaan: Masihkah Anak Muda Antusias?
BACA JUGA:Menteri Agama Perkenalkan Asta Protas: Delapan Program Prioritas Kemenag Berdampak
"Harapan kami, penyelenggaraan haji oleh BP Haji ke depan harus lebih unggul, lebih amanah, dan lebih berpihak kepada kepentingan jemaah. Penyelenggaraan tahun ini adalah langkah awal, dan semoga menjadi standar terbaik bagi masa depan," imbuhnya.
Dahnil juga menyoroti potensi ekonomi dari penyelenggaraan ibadah haji yang seharusnya mampu menjadi penggerak ekonomi nasional.
Ibadah haji bisa memberikan efek ganda atau multiplier effect bagi kesejahteraan masyarakat.
BACA JUGA:Demokrasi di Persimpangan: Prabowo, Jokowi, dan Masa Depan Politik Indonesia Pascatransisi Kekuasaan
BACA JUGA:Prabowo Tanda Tangani UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI sebelum Lebaran
"Presiden menyebut, saya dan Gus Irfan (Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf, Red) harus jadi simbol kebangkitan haji Indonesia, yang berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat," tuturnya.
Ibadah haji memiliki dimensi yang lebih luas. Yakni bisa membentuk pribadi dan masyarakat yang lebih beradab.
Ia juga mengajak masyarakat untuk mencintai tanah air serta menjaga ukhuwah islamiyah, insaniyah, dan wathaniyah.
"Kita berharap muncul para haji yang membawa semangat kebangsaan, sebagaimana yang pernah dilakukan para tokoh bangsa seperti HOS Cokroaminoto, KH Ahmad Dahlan, dan KH Hasyim Asy’ari,” tambahnya.
*) Mahasiswa Magang dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya