BACA JUGA:Membangun Zona Integritas di Perguruan Tinggi
Warga yang awalnya percaya berulang kali datang membantu, hanya untuk menemukan bahwa itu hanyalah kebohongan. Ketika serigala benar-benar datang, tak seorang pun memercayai teriakannya. Akibatnya, ternaknya dimangsa serigala.
Fabel itu mengajarkan elemen terpenting dalam integritas: kejujuran. Sedangkan kebohongan, sekecil apa pun, dapat merusak integritas seseorang. Bagi seorang pejabat negara, integritas adalah modal utama.
Ketika seorang pejabat negara terindikasi oleh publik melakukan kebohongan demi kebohongan, ia kehilangan modal utamanya.
Ketika integritas diragukan –entah karena ketidakjujuran, ketidaktransparanan, inkonsistensi, atau sikap menghindari tanggung jawab –dampaknya tidak hanya kepada individu, tetapi juga kepada institusi yang diwakilinya.
Seperti anak gembala, orang yang kehilangan kepercayaan, bicara apa pun, orang lain akan selalu meragukan. Akibatnya, orang terjebak dalam benang kusut perdebatan kontraproduktif. Banyak energi terbuang percuma. Seperti kita lihat belakangan ini.
INTEGRITAS SEBAGAI PANGLIMA
Pada awal Orde Baru, didengungkan jargon ”politik adalah panglima”. Munculnya jargon tersebut bisa dianggap sebagai refleksi kebijakan politik pada saat itu.
Kebijakan yang menempatkan kekuasaan politik dan stabilitas pemerintahan sebagai prioritas utama, sering kali dikaitkan dengan peran militer (ABRI) dalam politik melalui doktrin dwifungsi ABRI.
Jika boleh disebut hasil, jargon itu memang pernah menempatkan Indonesia dalam kestabilan politik yang prima. Namun, dalam perspektif berbeda, banyak persoalan muncul di kemudian hari. Indonesia tak beranjak dari satu krisis ke krisis lain.
Misalnya, masalah demokratisasi, fundamental ekonomi yang melemah, dan disrupsi politik berujung reformasi.
Paling belakangan adalah krisis integritas. Krisis itu sedang membenamkan harapan dan kepercayaan publik kepada pemerintah. Sebenarnya di awal-awal reformasi, integritas pemerintah terbangun cukup menjanjikan dengan berdirinya KPK.
Namun, ketika lembaga antirasuah itu dilemahkan, kepercayaan publik terhadap pemerintah pun makin terkikis.
Sekarang saatnya menggaungkan integritas sebagai panglima. Integritas menjadi basis nilai di setiap pembuatan kebijakan.
Mengapa itu penting?
Pertama, menjaga kepercayaan publik. Dalam sistem demokrasi, kepercayaan publik adalah oksigen bagi pemerintahan. Pejabat yang berintegritas menunjukkan bahwa mereka layak dipercaya untuk mengelola amanah rakyat.