SURABAYA, HARIAN DISWAY - Sebanyak 8.494 Koperasi Merah Putih (KMP) di Jawa Timur telah terbentuk. Tersebar di 7.721 desa dan 773 di kelurahan dan memiliki badan hukum.
Semuanya berada di wilayah 666 kecamatan yang terletak di 29 kabupaten dan 9 kota di provinsi berjuluk Jer Basuki Mawa Beya itu.
Anda sudah tahu, pembentukan KMP sesuai mandat Presiden Prabowo Subianto. Tentu saja, percepatan pembentukan KMP itu diharapkan membawa Indonesia maju, adil, dan makmur.
Karena itu, tanggung jawab Pemprov Jatim tak berhenti hanya dengan membentuk KMP saja. Lebih dari itu, pembentukan koperasi itu harus bisa menghidupkan ekonomi di desa.
BACA JUGA:Said Abdullah: Koperasi, Pilar Ekonomi Rakyat yang Masih Tertatih
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, setelah KMP di 38 kabupaten/kota terbentuk dan berbadan hukum, tantangan selanjutnya adalah memperkuat manajemen SDM pengurus koperasi.
Tentu, termasuk mencari formula model bisnisnya, sekaligus membuat sistem distribusi logistik. Tujuannya, tentu agar KMP bisa beroperasi secara mandiri dan berkelanjutan.
Salah satu upaya yang sedang dilakukan, kata Khofifah, adalah bekerjasama dengan Bulog untuk menyalurkan kebutuhan pokok lewat operasinoal koperasi desa atau KMP.
Menurutnya, KMP harus menjadi simbol kekuatan ekonomi rakyat. Dari desa, oleh desa, dan untuk desa.
”Agar berdampak nyata, kita butuh pasokan pangan pokok yang stabil dan langsung dari Bulog, tanpa rantai distribusi berlapis. Di sinilah negara harus hadir,” kata Khofifah, Minggu, 20 Juli 2025.
BACA JUGA:Jatim Jadi Provinsi dengan Koperasi Merah Putih Terbanyak
BACA JUGA:PDIP Jatim Beri Catatan Kritis Masifnya Koperasi Desa di Jatim
Karena itu, Khofifah mendorong keterlibatan aktif Bulog dalam menopang ketersediaan bahan pokok di KMP. Komoditas strategis lainnya, seperti beras, gula, dan minyak goreng, juga menjadi fokus utama.
“Kami ingin pasokan bahan pokok bisa langsung dari Bulog ke koperasi. Bahkan ke depan bisa merambah ke pupuk dan LPG, dengan melibatkan BUMN lain,” imbuh Khofifah.
Menurut Khofifah, pola distribusi langsung ini lebih efisien, transparan, dan bisa menekan penyimpangan. Ia menyebut, penyaluran bahan pokok itu juga bisa langsung ke pasar pengecer, gerakan pangan murah, kios-kios yang direkomendasikan, termasuk KMP.