Terutama, karena program itu melibatkan dana desa sebagai jaminan awal dalam pengembangan koperasi.
BACA JUGA:Kanang Kritik Koperasi Merah Putih: Jangan Seperti Rumah Kosong
Tak hanya kepala desa, banyak pengurus BUMDes merasa tersinggung terkait masifnya KMP. Mereka lihat, saat ini perhatian pemerintah justru lebih banyak diarahkan kepada KMP yang baru lahir.
”Padahal, BUMDes telah lebih dulu eksis sebagai lembaga ekonomi desa. Ini menimbulkan kecanggungan,” jelas Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut.
BACA JUGA:Budi Arie Minta Tambahan Anggaran Rp 5,98 Triliun untuk Penguatan Koperasi Desa
Meski memberi catatan kritis soal KMP, Guntur menyebut PDIP Jatim akan terus mendukung program itu.
Pihaknya telah mengerahkan seluruh instrumen politik dan kader yang telah mendapatkan pelatihan dari Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) PDIP Jatim untuk turun langsung membantu pelaksanaan KMP.
Guntur menyebut, para kader tersebut akan diberdayakan sebagai pendamping dan penggerak informasi di setiap koperasi. ”Pimpinan partai kami memerintahkan agar kader partai turut mengawal koperasi ini berjalan dengan baik,” katanya. (*)