Bagi dia, kemudahan akses koperasi dalam mendapatkan suplai bahan pokok dari Bulog menjadi sangat penting. Pun, penyederhanaan prosedur penyalurannya. Tentu, agar distribusi bisa cepat, tepat, dan merata.
“Ikhtiar ini bukan sekadar program ekonomi biasa. Ini adalah bagian dari amal sosial kolektif kita untuk rakyat. Saya harap semua koperasi sudah aktif pada Desember 2025,” katanya.
Ia menambahkan, koperasi ini juga bisa menjadi benteng harga di tingkat desa. Melalui koperasi, desa-desa bisa menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pangan pokok. Itulah yang disebut bagian dari gotong royong ekonomi.
BACA JUGA:Pemkot Pasuruan Tuntaskan 34 Koperasi Merah Putih
Karena itu, lanjut Khofifah, para pengurus KMP harus melihat koperasi sebagai unit usaha yang profesional. Penguatan manajemen kelembagaan, pelatihan usaha, dan tata kelola keuangan, harus mulai dipelajari dan dikuatkan.
Sebab, pendirian koperasi harus dikelola dengan baik dan akuntabel. ”Maka, peran pendampingan dari BUMN dan pemerintah daerah sangat vital di sini,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Jatim bersama Bulog dan mitra terkait akan menggelar rapat koordinasi teknis. Fokusnya adalah menyusun peta jalan operasional koperasi.
Mulai dari pola konsinyasi, skema pembiayaan, sistem akuntabilitas, hingga sinkronisasi dengan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).
“Intinya, kita ingin masyarakat desa benar-benar merasakan manfaat dari sistem distribusi berbasis koperasi ini,” tandas Khofifah.
Kepala Bulog Kanwil Jatim Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyatakan siap mendukung penuh penyaluran bahan pokok ke koperasi desa.
Menurutnya, penyaluran bahan pokok ke koperasi desa adalah bagian dari strategi memperluas akses bahan pokok dan mendukung stabilitas harga di tingkat desa. ”Ini juga bentuk kontribusi Bulog dalam memperkuat ekonomi kerakyatan,” ucap Wisnu.
BACA JUGA:Kabupaten Pasuruan Jadi Percontohan Koperasi Merah Putih, Gubernur Berikan Penghargaan untuk Bupati
BACA JUGA:Budi Arie Minta Tambahan Anggaran Rp 5,98 Triliun untuk Penguatan Koperasi Desa
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Guntur Wahono menyebut, ruang sosialisasi atas masifnya pendirian KMP harus terus digalakkan. Itu terlihat dari masih banyaknya persoalan teknis maupun pemahaman di lapangan mengenai KMP bagi warga desa.
Misalnya, belum ada sinkronisasi dan pemahaman setara antara kepala desa, direktur BUMDes, dan para ketua koperasi. Artinya, banyak kepala desa merasa bingung dengan pengelolaan KMP itu.