Rapat tersebut digelar untuk menyerap masukan publik terkait RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang menjadi payung hukum bagi transformasi kelembagaan.
Kemudian, rapat maraton dilanjutkan keesokan harinya dengan pertemuan tertutup antara Komisi VIII dan panitia kerja pemerintah, yang fokus membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam RUU tersebut.(*)
*) Mahasiswa magang dari Prodi English for Creative Industry Universitas Kristen Petra