HARIAN DISWAY – Ketua DPC PDIP Kabupaten Madiun Fery Sudarsono prihatin banyaknya kasus MBG di banyak wilayah. Kendati masalah serupa tidak terjadi di wilayahnya, ia menyatakan bahwa evaluasi pelaksanaan program memang mutlak diperlukan.
Sebagai program nasional, pelaksanaan MBG di tiap wilayah memang tidak mudah. Standar yang dipatok di tingkat pusat, tidak bisa dipaksakan di daerah. Apalagi, Indonesia adalah negara kepulauan yang kondisi wilayah dan masyarakatnya berbeda-beda.
“Menurut saya, idealnya MBG itu berpusat di desa-desa saja. Misalnya, ada 1 dapur di tiap desa, atau 1 dapur tiap 2 desa. Dengan demikian, perekonomian yang berputar di desa masing-masing itu akan turut menggerakkan perekonomian daerah dan nasional,” papar politikus PDIP yang juga ketua DPRD Kabupaten Madiun tersebut.
Dalam wawancara dengan Harian Disway, ia mengaitkan MBG dengan koperasi. “Kan itu tiap desa wajib ada koperasi ya. MBG bisa disambungkan juga. Jadi, tiap koperasi juga mendirikan 1 dapur MBG,” ujarnya pada Selasa, 30 September 2025.
Seperti halnya koperasi, MBG dikelola desa masing-masing untuk memasok kebutuhan sekolah di desa tersebut atau desa sekitarnya. “Nantinya kan perekonomian berkembang di desa masing-masing,” imbuhnya.
Sementara itu, pelaksanaan MBG di daerah-daerah tidak terlalu banyak melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan dinas-dinas.
“Misalnya yang saya tahu di Kabupaten Madiun ini, dinas pendidikan hanya memasok data saja. Menyediakan data untuk kemudian diserahkan ke operator MBG. Dinas kesehatan juga begitu, tidak terlibat langsung tapi hanya mengawasi. Demikian juga kami di pemkab ini. Fungsinya hanya mengawasi,” ungkap Fery.
Padahal, jika dinas-dinas dan pemkab dilibatkan, akan ada banyak kerja sama dan strategi lebih baik yang dirumuskan. Sehingga, langkah-langkah yang diambil untuk mengantisipasi dampak MBG juga menjadi lebih komplet.
Dengan demikian, pelaksanaan MBG bisa menjadi lebih bertanggung-jawab dan kualitas makanan untuk siswa sebagai penerima manfaat benar-benar terjaga.
Fery juga menegaskan kembali instruksi Ketua DPR RI Puan Maharani soal evaluasi. Evaluasi menyeluruh memang perlu dilakukan, agar program benar-benar membawa manfaat dan tepat sasaran.
“Evaluasi menjadi bagian penting dari rangkaian program MBG agar semuanya bisa lebih maksimal,” tandas Fery. (*)