HARIAN DISWAY - Kelompok pejuang Palestina, Hamas berjanji akan bebaskan sandera pada hari Senin, 13 Oktober 2025 sebelum dimulainya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Mesir.
Sebagai bentuk terlaksananya perjanjian Gaza tahap pertama, Hamas sepakat untuk membebaskan sandera baik yang hidup maupun jenazah sebagai imbalan atas pembebasan ribuan tahanan Palestina.
Sedangkan untuk persiapan pertukaran sandera Hamas dan tahanan Palestina, Komando Pusat Militer AS (CENTCOM) membuat satuan tugas yang disebut sebagai Pusat Koordinasi Sipil-Militer (CMCC) guna memantau pertukaran tahanan.
BACA JUGA:Israel Tarik Pasukan, Warga Gaza Bahagia bisa Kembali ke Rumah
BACA JUGA:Israel Kembali Cegat Armada Bantuan The Freedom Flotilla Menuju Gaza
“Berdasarkan perjanjian yang sudah ditandatangani, pertukaran tahanan akan dimulai pada Senin pagi,” ujar pejabat Hamas, Osama Hamdan kepada wartawan AFP pada Sabtu lalu.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi akan memimpin KTT di kota resor Laut Merah Sharm el-Sheikh pada Senin sore.
KTT yang melibatkan lebih dari 20 negara tersebut bertujuan untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza, memperkuat upaya untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah, dan membuka jalan baru untuk keamanan regional.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan akan hadir. Selain Guterres, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, Perdana Menteri Italia Giorgina Miloni, dan Presiden Perancis Emmanuel Macron juga menyatakan kehadiran mereka.
BACA JUGA:AS Kerahkan 200 Personel Militer ke Israel untuk Awasi Gencatan Senjata Gaza
BACA JUGA:Perundingan Damai, Israel dan Hamas Setujui Tahap Pertama Gencatan Senjata Gaza
Hingga saat ini, belum ada pernyataan atas kehadiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam KTT tersebut. Sedangkan anggota biro politik Hamas, Hossam Badran mengatakan bahwa Hamas tidak akan berpartisipasi.
Diplomat dari Qatar dan Mesir akan mewakili keputusan Hamas dalam KTT tersebut.
Badran juga menambahkan bahwa tahap kedua dari rencana Trump memiliki banyak kompleksitas, sementara pejabat Hamas yang meminta anonimitas mengatakan bahwa pelucutan senjata tidak mungkin dilakukan. (*)
*) Mahasiswa magang prodi Sastra Inggris Universitas Negeri Surabaya