JAKARTA, HARIAN DISWAY- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mendesak pemerintah segera kebijakan bersifat struktural dalam penanganan banjir rob di pesisir Utara Jawa. Khususnya di wilayah Jakarta, Semarang, dan Surabaya.
Selama Desember tahun ini, fenomena rob terus meluas di berbagai daerah. Seiring terjadinya siklus fenomena pasang anomali 18,6 tahunan (highest anomaly tides).
Manajer Kampanye Perkotaan Berkeadilan Eksekutif Nasional Walhi Wahyu Eka Setyawan menjabarkan Jakarta, Semarang, dan Surabaya menjadi wilayah paling rentan dalam banjir rob saat ini. Dalam satu dekade terakhir, Jakarta dan Semarang telah menjadi langganan rob, bahkan menyebabkan kampung-kampung pesisir perlahan tenggelam.
”Kondisi serupa juga bakal terjadi di Surabaya. Lantaran sudah ditandai dengan abrasi pesisir dan semakin seringnya genangan rob di kampung nelayan sepanjang Selat Madura,” kata Wahyu.
BACA JUGA:11-15 Juni Waspadai Banjir Rob di Pesisir Surabaya
BACA JUGA:Waspada! Surabaya Berpotensi Alami Hujan Lebat hingga Banjir Rob Selama 3 Hari ke Depan
Temuan Walhi dalam sebulan terakhir, menunjukkan krisis rob di kota-kota pesisir semakin serius. Jakarta kembali tergenang pada awal Desember 2025 ketika puluhan RT di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu terdampak, seiring penurunan muka tanah yang membuat sebagian wilayah kini berada 1–1,5 meter di bawah permukaan laut. Kondisi ini berdampak pada melemahnga efektivitas infrastruktur pertahanan pantai.
Kondisi yang lebih mengkhawatirkan terjadi di Semarang. Di mana penurunan tanah yang sangat cepat telah mendorong pergeseran garis pantai Semarang–Demak lebih dari lima kilometer ke arah daratan sejak akhir 1990-an. Menjadikan rob tidak lagi bersifat musiman, tetapi permanen di sejumlah kawasan.
Surabaya pun menghadapi ancaman serupa, terutama di kawasan industri dan pelabuhan. Akibat penurunan tanah dan ketergantungan tinggi pada air tanah, yang memperbesar risiko rob saat muka laut sedikit melampaui pasang normal.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dalam upaya mengatasi rob di Pantai Utara Jawa merekomendasikan percepatan pembangunan infrastruktur. Seperti tanggul, sistem drainase terpadu, serta normalisasi sungai, termasuk mendukung rencana pembangunan giant sea wall.
BACA JUGA:Pemkot Surabaya Siapkan Pompa Air Bantu Petani Tambak Hadapi Banjir Rob
BACA JUGA:Cegah Banjir Rob di Jalan Kalianak, Eri Baru Bersurat ke Kementerian untuk Bangun Tanggul
Meski begitu, Wahyu menilai, rekomendasi pemerintah pusat terkait percepatan pembangunan tanggul, normalisasi sungai, dan giant sea wall tidak menyentuh akar persoalan. ”Krisis rob menunjukkan gagalnya kebijakan tata ruang yang tidak berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan,” katanya
Perda RTRW Jakarta, Semarang, dan Surabaya juga belum secara memadai membahas rob sebagai persoalan struktural. ”Seperti akibat penurunan tanah dan pembangunan masif,” jelas Wahyu.
Karena itu, Walhi mendesak pemerintah pusat untuk segera mengevaluasi kebijakan penataan ruang. Termasuk dampak UU Cipta Kerja yang mendorong sentralisasi tata ruang.