#RESET INDONESIA bukan buku tentang perlawanan, melainkan tentang keberanian untuk mengoreksi arah. Ia merekam suara-suara yang kerap diabaikan, membacakan ulang kebijakan yang timpang, dan mengingatkan bahwa pembangunan tanpa keadilan hanya akan melahirkan jarak baru antara negara dan warganya.
Ada yang keliru ketika sebuah buku dibaca sebagai bahaya. Lebih keliru lagi ketika kegelisahan dianggap subversi dan kepedulian diperlakukan seolah makar. Padahal, tidak setiap data yang disodorkan, tidak setiap pertanyaan yang diajukan, bermaksud menggulingkan.
Buku #Reset Indonesia hadir justru untuk mengingatkan kita pada kekeliruan itu, bahwa bangsa ini sedang berada di persimpangan dan membutuhkan keberanian untuk berhenti sejenak, menoleh, lalu menilai kembali arah yang selama ini ditempuh.
BACA JUGA:Diskusi Buku Reset Indonesia Kupas Isu Ketimpangan Sosial sampai Kerusakan Alam
Buku itu ditulis empat jurnalis lintas generasi: Farid Gaban, Dandhy Laksono, Yusuf Priambodo, dan Benaya Harobu. Mereka tidak membawa manifesto ideologis atau amarah politik.
Yang mereka bawa adalah catatan perjalanan, perjumpaan dengan warga, dan kegelisahan yang tumbuh dari menyusuri Indonesia yang jarang terdengar dalam pidato-pidato resmi.
Buku #Reset Indonesia diterbitkan Penerbit Indonesia Baru pada 2025 dengan ketebalan sekitar 448 halaman, memperlihatkan bahwa kegelisahan yang dihadirkan bukanlah catatan sepintas, melainkan hasil perenungan panjang dan kerja lapangan yang serius.
BACA JUGA:Antre #Reset Indonesia Edisi Hemat di Pos Bloc Surabaya, Nyalakan Harapan untuk Indonesia
BACA JUGA:Diskusi Buku Reset Indonesia Dibubarkan di Madiun, Mahfud MD: Aparat Melanggar Hukum
Karena itu, terasa janggal, bahkan ironis, ketika di suatu tempat diskusi buku tersebut justru dibubarkan dan dicurigai. Buku itu tidak sedang berhadap-hadapan dengan kekuasaan. Ia sedang berbicara kepada negara –lebih jauh lagi– mengajak warga bangsa berbicara dengan diri sendiri.
#Reset Indonesia lahir dari kerja turun ke lapangan. Para penulisnya mendatangi desa-desa, wilayah adat, dan ruang hidup yang terdesak proyek pembangunan. Mereka mendengar, mencatat, dan menyusun cerita dari masyarakat yang hidup paling dekat dengan dampak kebijakan, tetapi paling jauh dari ruang pengambilan keputusan.
Di titik itu, jurnalisme tampil bukan sebagai alat agitasi, melainkan sebagai etika kepedulian. Fakta dihadirkan bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk memperingatkan. Realitas disajikan apa adanya –getir, kadang menyakitkan, tetapi manusiawi.
BACA JUGA:Reset Indonesia, Kuliner Nusantara Mendunia
BACA JUGA:Reset Indonesia, Saatnya Pariwasata Bangkit Lebih Kuat