Di kiri dan kanan demokrasi ada jurang yang menganga. Jurang kanan, oleh Acemoglu dan Anderson, disebut sebagai ”Despotic Leviathan”, jurang kiri disebut sebagai ”Absent Leviathan”, dan keseimbangan di tengah adalah ”Shackled Leviathan”.
Leviathan adalah hantu laut yang digambarkan dalam buku Thomas Hobbes (1588–1679), The Leviathan, yang terbit tahun 1651. Hantu laut itu punya wajah banyak. Ia bisa menjadi dewa penolong, tapi bisa juga menjadi monster penghancur.
Lembaga legislatif dibutuhkan untuk mengawasi dan mengimbangi kekuatan eksekutif yang cenderung kuat dan korup. Seperti adagium Lord Acton, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely, ’kekuasaan akan cenderung korup dan kekuasaan yang mutlak akan korup secara mutlak’.
BACA JUGA:Membangun Literasi Demokrasi: Fondasi Pemilu Substantif 2029
BACA JUGA:Sirkulasi Kepemimpinan, Kunci Demokrasi Naik Kelas
Karena itu, kekuasaan tidak boleh dibiarkan berkuasa secara mutlak. Itulah pentingnya kekuatan penyeimbang dari legislatif.
Jika dua kekuatan tersebut kemudian melakukan kongkalikong, tidak ada kekuatan penyeimbang lagi. Yang muncul adalah kekuatan mutlak yang akan membuat kondisi miring ke kanan dan tercebur ke jurang otoritarianisme.
Sebaliknya, pemerintahan yang lemah akan terancam oleh gerakan dari kiri dalam bentuk anarkisme publik. Kekuatan publik yang tidak terkendali akan menjatuhkan pemerintah ke jurang anarkisme.
BACA JUGA:Militer di Ranah Sipil: Stabilitas atau Kemunduran Demokrasi?
BACA JUGA:Melawan Alienasi Politik lewat Estetika, Saat Kesenian Jadi ”Ruang Aman” Demokrasi
Hobbes menggambarkan manusia hidup dalam kondisi saling memangsa satu sama lain. Hidup digambarkan sebagai short, brutish, nasty, poor, solitary (singkat, brutal, keji, melarat, sepi).
Karena itu, dibutuhkan kekuatan yang bisa mengatur kebrutalan tersebut supaya masyarakat tenang dan bahagia. Maka, diperlukanlah pemerintahan yang kuat seperti Leviathan.
Bagi Acemoglu dan Anderson, kebebasan demokrasi dan kesejahteraan rakyat (prosperity) adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa dipertukarkan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa demokrasi hanya bisa berjalan ketika rakyat kenyang. Karena itu, rakyat harus dikenyangkan dulu, baru kemudian diberi demokrasi.
BACA JUGA:Gen Z: Denyut Digital Demokrasi
BACA JUGA:Ledakan Ketimpangan Global: Jalan Menuju Demokrasi Emansipatoris
Itulah pandangan pembangunanisme, developmentalisme, yang dikembangkan rezim Orde Baru. Pembangunanisme menekankan pada pembangunan ekonomi untuk menyejahterakan rakyat dan mengabaikan pembangunan demokrasi. Konsekuensinya, ketika pembangunan ekonomi hancur oleh krisis moneter, legitimasi rezim Orde Baru ikut ambruk.