Tahun 'Bencana' 2025

Rabu 07-01-2026,17:24 WIB
Oleh: Yayan Sakti Suryandaru*

BACA JUGA:Pengerahan Sumber Daya Pusat Tanpa Status Bencana Nasional

Dunia maya tidak lagi menjadi ruang publik (public sphere) versi Habermas yang deliberatif, tetapi arena di mana hoaks dan video lama diputar kembali dengan narasi provokatif. 

Rakyat yang merasa dikhianati oleh pernyataan pejabat yang tidak empati terhadap kesulitan ekonomi cenderung mengambil jalan pintas keadilan. Di sini, hukum kehilangan taringnya karena massa merasa memiliki legitimasi moral untuk ”menghakimi” secara langsung. 

POLITIK CITRA DAN SKANDAL MORAL

Bencana ketiga adalah krisis empati negara. Keengganan pemerintah menetapkan status bencana nasional atas banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat adalah noktah hitam dalam etika pemerintahan. 

BACA JUGA:Literasi Kunci Mengurangi Jumlah Korban Bencana

BACA JUGA:Refleksi dan Sinergi Bangsa dalam Memperkuat Pendidikan Santri Pascabencana

Upaya menghindari sorotan internasional atas kerusakan hutan yang parah demi menyelamatkan ”wajah” investasi adalah bentuk nyata dari necropolitics, sebuah konsep dari Achille Mbembe tentang bagaimana kekuasaan digunakan untuk menentukan siapa yang layak diprioritaskan hidupnya dan siapa yang boleh diabaikan.

Memilih citra di atas penderitaan rakyat Sumatera bukan hanya langkah politis yang keliru, melainkan juga pengkhianatan terhadap perlindungan segenap bangsa. 

Negara seolah lebih takut pada penurunan peringkat kredit internasional daripada tangisan rakyatnya di pengungsian. Hal itu memperlihatkan bahwa birokrasi kita tengah menderita ”defisit empati” yang akut.

BACA JUGA:Melawan Bencana Demografi dengan Rengasdengklok Baru

BACA JUGA:Sensitivitas Gender dalam Program Dukungan Psikososial terhadap Korban Bencana

Terakhir, kita dihadapkan pada bencana moral yang melibatkan figur-figur publik. Kasus hukum mantan pejabat berinisial RK, yang kemudian diikuti dengan terbukanya tabir perilaku personal. 

Isu perselingkuhan hingga skandal dengan figur publik seperti Aura Kasih ataupun Lisa Mariana seolah menjadi bukti dari Banalitas Kejahatan (The Banality of Evil). Ketika korupsi berkelindan dengan gaya hidup hedonistik di tengah kemiskinan rakyat, yang hancur bukan hanya reputasi individu, melainkan juga harapan kolektif.

Ironisnya, gelombang simpati publik terhadap RK yang dulu mengalir saat tragedi kemanusiaan menimpa keluarganya di Sungai Aare kini berbalik menjadi caci maki dan doxing. Begitu pun dengan sang istri, banyak yang bersimpati dan memberikan dukungan. 

Namun, ada pula yang berupaya menyerang pribadinya. 

Kategori :