Kemenhan Habiskan APBN Terbesar

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022 defisit mencapai Rp 237,7 triliun per 14 Desember 2022. Atau setara 1,22 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Jauh lebih kecil ketimbang tahun lalu yang mencapai 4,65 persen PDB. Bahkan juga lebih kecil daripada yang tertuang dalam Perpres Nomor 98 tahun 2022 sebesar Rp 840,2 triliun.

Realisasi pendapatan negara sebesar Rp 2.479 triliun dan belanja negara sebesar Rp 2.717,6 triliun. Pendapatan negara tumbuh 36,9 persen. Dari jumlah itu, ditopang sebesar Rp 2.479 triliun oleh penerimaan perpajakan.

Belanja negara tumbuh 11,9 persen dari tahun lalu yang mencapai Rp 2.429,4 triliun. Tahun ini, belanja negara terdiri dari sektor kementerian/lembaga sebesar Rp 954,4 triliun. Secara tahunan, itu berkontraksi 6,7 persen. Sementara belanja non kementerian/lembaga sebesar Rp 1.013,5 triliun atau naik 51 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, tingginya realisasi belanja kementerian itu terdiri dari belanja barang dan modal. Kementerian Pertahanan menghabiskan anggaran paling besar. Yakni Rp 38,5 triliun untuk belanja barang dan Rp 76,7 triliun untuk belanja modal. Semuanya ditujukan untuk pengadaan alutsista dan mesin.

“Tapi, untuk belanja barang, Kementerian Kesehatan masih menempati urutan pertama seperti tahun lalu,” lanjutnyi saat konferensi pers, Selasa, 20 Desember 2022. Tahun ini menghabiskan Rp 58,1 triliun. Dialokasikan untuk pembayaran klaim pasien, insentif nakes, dan vaksinasi maupun obat-obatan.

Namun, secara keseluruhan, belanja barang dari kementerian untuk penanganan Covid-19 sudah turun 15,6 persen ketimbang tahun lalu. Dan belanja barang reguler naik 12,1 persen. Artinya, kata Sri Mulyani, itu menunjukkan kondisi yang membaik.

Demikian pula dengan belanja pegawai naik 3,8 persen. Ini didominasi oleh naiknya gaji, tunjangan kinerja, honorarium, dan lembur para pegawai pemerintah. Terutama oleh penyaluran THR dan gaji ke-13 tahun ini.

Sedangkan, realisasi belanja non kementerian tembus Rp 917,7 triliun. Didominasi oleh subsidi BBM maupun listrik sebesar Rp 206,9 triliun dan kompensasi sebesar Rp 268,1 triliun untuk masyarakat. Secara total turun 21,5 persen dari tahun lalu.

Dari sisi pendapatan negara, sampai dengan minggu kedua Desember, tercatat sebesar Rp2.337,5 triliun. Nilai itu melampaui dari target yang tertuang dalam Perpres 98/2022 sebesar Rp2.266,2 triliun.

Pendapatan negara itu disokong oleh penerimaan pajak mencapai Rp1.634,36 triliun atau naik 41,9 persen dibandingkan tahun lalu Rp1.151,5 triliun. Bahkan, penerimaan pajak telah melampaui target sebesar 110,06 persen. Penerimaan ini cukup tinggi didorong oleh sektor pertambangan, akibat adanya melejitnya harga komoditas.

"Tahun lalu terjadi booming komoditas dan berlangsung terus hingga hari ini sehingga penerimaan pajak tumbuhnya tinggi sekali," ungkap Sri Mulyani. Penerimaan bea dan cukai cukup stabil. Yakni mencapai Rp 293,08 triliun atau 98,1 persen dari target.

Penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp 551,1 triliun. Meningkat 56,6 persen dibandingkan dengan tahun lalu dan mencapai 114,4 persen dari target. Ditopang penuh setoran dari pertambangan nonmigas dan batu bara. Yakni setelah PNBP tumbuh hingga 134 persen hingga November 2022.

Sri Mulyani pun menegaskan bahwa krisis ekonomi akibat pandemi covid-19 dinyatakan telah berakhir. Pengelolaan APBN akan kembali pada level normal, termasuk menerima dana segar dari Bank Indonesia (BI). “Surat Keputusan Bersama (SKB) pemerintah dan BI akan berakhir tahun ini karena memang situasi krisis akibat pandemi sudah berakhir," tandasnyi.

Menurutnyi, kinerja ekspor Indonesia juga cukup baik. Terbukti dengan surplus neraca perdagangan selama 31 bulan berturut-turut. Meski Sri Mulyani juga mulai membaca adanya gejala penurunan ekspor di akhir tahun ini.

Sumber: