Amal Alghozali Pertanyakan Keputusan Jokowi: Mengapa Impor Beras Menjelang Panen Raya?

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Kepala Departemen IV DPP Partai Demokrat Amal Alghozali mengkritisi keputusan impor beras Presiden Joko Widodo. Tokoh pemberdayaan petani itu menilai kebijakan presiden tidak didasarkan pada data akurat. 

Menurutnya, presiden terlalu reaktif ketika melakukan inspeksi ke gudang Bulog dan mendapat laporan bahwa stok beras milikhanya 600 ribu ton.

Menurut Amal, gudang bulog kosong bukan berarti produksi gabah petani berkurang. 

BACA JUGA:Pemerintah Impor 500 Ribu Ton Beras Thailand dan Vietnam

BACA JUGA:Beras Picu Kenaikan Inflasi

“Itu  disebabkan karena baru sebagian wilayah saja yang panen.  Akhir Februari dipastikan akan panen serentak di Jawa.  Gudang kosong juga akibat Bulog tidak punya cukup uang untuk belanja gabah petani secara kontan sehingga Bulog kalah dengan pedagang swasta,” urainya.

Amal menilai keputusan impor yang tidak didasarkan pada data akurat akan menghancurkan perekonomian petani. Harga beras pasca panen bisa anjlok.

“Bagaimana mungkin keputusan impor  diumumkan langsung oleh presiden hanya karena mendapat laporan sepihak dari Bulog. Seharusnya keputusan itu dasarnya adalah neraca pangan. Sampai hari ini kita belum membaca neraca pangan yang dikeluarkan Badan Pangan Nasional. Ini bisa berakibat fatal,” tegas Amal.

Presiden Jokowi di Pasar Wonokromo Surabaya, 18 Februari 2023.-Biro Setpres RI-

Saat ini sebagian wilayah sentra produksi beras sudah mulai panen. Diperkirakan akhir bulan Februari akan panen raya di daerah lumbung pangan di pulau Jawa.

“Baru diumumkan rencana impor saja harga gabah di tingkat petani langsung anjlok. Bayangkan bagaimana menderitanya petani ketika impor beras itu benar dilaksanakan dan barangnya masuk ke Indonesia pas panen raya,” ucap pria asal Madiun itu.

Harga beras memang naik dua bulan belakangan. Amal mengatakan, penyebabnya adalah kenaikan biaya input produksi.

Kenaikan harga BBM berakibat pada kenaikan seluruh biaya, termasuk biaya tenaga kerja. Kondisi ini diperburuk oleh keputusan pemerintah mengurangi subsidi pupuk. 

“Bahwa pasokan dan harga pangan harus stabil, tentu kita semua juga sepakat. Tetapi stabilisasi pasokan dan harga itu apakah harus mengorbankan petani kita?”, tambahnya.

Sumber: