Pilkada Dimajukan, Siapa Diuntungkan?

Namun, Gibran lewat pintu lain, menerobos langsung ke DPD Jateng. Hasilnya, tiket menjadi milik Gibran. Itulah yang namanya mendapat imbas menguntungkan dari pengaruh politik ayahnya.

Katakan Jokowi tak cawe-cawe, tapi saja pihak lain akan memberikan keistimewaan kepada Gibran karena anak presiden. 

Jokowi diam saja sudah memberikan pengaruh. Apalagi bila ikut campur. Imbas politik itu terjadi pada keluarga presiden mana pun.

Pengaruh tersebut juga yang membuat sang mantu, Bobby Nasution, menjadi wali kota Medan. Bobby yang bukan siapa-siapa sebelum menjadi bagian keluarga Jokowi mampu mengalahkan petahana, Akhyar Nasution. 

Imbas-imbas dan pengaruh politik semacam itu bisa saja terjadi bila pilkada dimajukan nanti. 

Wakil Ketua Komisi II DPR Yanuar Prihatin menilai, usulan memajukan jadwal pilkada hanya akan menimbulkan kegaduhan baru. 

Pilkada serentak kali ini adalah yang pertama berlangsung di seluruh Indonesia. Ada 416 pemilihan bupati dan 98 wali kota. Juga, seluruh gubernur, minus Yogyakarta. Mereka akan dipilih langsung di hari yang sama. 

Ke depan sangat efektif bagi pemerintahan. Masa jabatan semua kepala daerah akan menjadi sama. Bisa membuat program bersama (nasional) jadi efesien.

Namun, di periode awal ini harus dibayar mahal. Sebab, sebagian besar pejabat sekarang hasil penunjukan karena kepala daerah definitif habis masa jabatan. Sebagian pejabat pengganti yang bukan hasil pesta demokrasi itu menjabat bertahun-tahun. Termasuk pengganti Anies Baswedan di Jakarta. Juga, gubernur Aceh, Banten, Gorontalo, Babel, Papua Barat, dan Sulbar yang berakhir pada 2022. 

Masa jabatan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa akan berakhir Desember 2023 dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo akan berakhir September ini. Pengganti Ganjar pun akan menjabat lebih dari setahun. 

Pilkada serentak ujian bagi demokrasi Indonesia. Sangat mungkin muncul masalah besar karena tahapan dan penghitungan suara. Potensi aksi ketidakpuasan publik jauh lebih besar daripada pileg atau pilpres. 

Bila ketua KPU ingin pilkada serentak dilaksanakan di era Jokowi, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja justru sebaliknya. Ia ingin memundurkan. Sementara itu, sebagian anggota DPR berpegang sesuai jadwal. Siapa yang kuat pengaruh politiknya? (*)

 

Sumber: